JAKARTA - Ahli Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan ada tiga hal dapat dipertimbangkan sehubungan keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 yang akan berakhir malam ini.
Pertama, Tjandra menilai memang ada perbaikan nyata dari beban rumah sakit karena masyarakat kini sudah lebih mudah mencari pertolongan kesehatan. Tentang indikator-indikator epidemiologi secara nasional, maka mungkin ada yang menunjukkan perbaikan dan ada juga yang tidak, tergantung bagaimana menilainya. Analisa situasi WHO 28 Juli 2021 menyebutkan bahwa masih terjadi penularan amat tinggi di masyarakat dan dianjurkan bahwa upaya menekan penularan melalui implementasi ketat “public health and social measures (PHSM)” harus dilanjutkan dan diperkuat. "Kalau sekiranya ada rencana meneruskan PPKM yang sekarang sedang berjalan, maka jaminan bantuan sosial perlu diberikan bagi semua yang terdampak," kata Tjandra dalam keterangannya, Senin, 2 Agustus 2021. Dengan meneruskan PPKM, Tjandra memperkirakan situasi yang mulai membaik akan menjadi lebih terkendali dan terjaga baik untuk tidak meningkat lagi. Pertimbangan kedua adalah kemungkinan memberikan beberapa tambahan pelonggaran lagi, dengan konsekuensi kemungkinan kasus Covid-19 akan dapat meningkat dan rumah sakit akan penuh lagi. Untuk itu, kata Tjandra, kalau toh akan dilakukan kemungkinan kedua ini, maka pemilihan pelonggaran perlu dilakukan dengan amat hati-hati. Pelonggaran harus dilakukan secara bertahap dan dapat disesuaikan lagi dari waktu ke waktu jika diperlukan. Di pihak lain, Guru Besar FKUI ini mengatakan kegiatan yang masih harus melakukan pembatasan sosial harus dijalankan dengan ketat dan jangan terbawa ikut longgar juga. Kemungkinan ketiga adalah kebijakan berdasar data daerah, seperti kabupaten/kota atau daerah aglomerasi. Tjandra menilai harus dilakukan analisa yang mendalam tentang situasi epidemiologi daerah itu dan kapasitas respons yang ada. Datanya harus lah amat rinci dan akurat di tingkat masing-masing daerah. Pada 14 Juni 2021, WHO telah menerbitkan dokumen Considerations for Implementing and Adjusting Public Health and Social Measures in the Context of Covid-19, yang merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Penularan di masyarakat dibagi dalam 7 kategori, mulai dari tidak ada kasus, hanya kasus sporadik, mulai ada klaster dan lalu penularan di masyarakat derajat satu, dua, tiga, dan empat. Sementara itu, kapasitas respons kesehatan dibagi menjadi adekuat, moderat atau terbatas. Lalu dengan menggabungkan kedua hal ini, maka ditentukan lima level keadaan (situation level), mulai nol, satu, dua, tiga, dan empat. Level empat adalah gabungan keadaan di mana penularan masyarakat ada di derajat empat dan kapasitas respons terbatas. Per definisi, Tjandra Yoga menuturkan maka level 4 ini adalah wabah yang tidak terkendali dengan kapasitas respons kesehatan yang terbatas atau sudah tidak memadai. Sehingga memerlukan upaya ekstensif untuk menghindari penambahan bermakna angka kesakitan dan kematian akibat pelayanan kesehatan yang sudah amat kewalahan. "Akan sangat baik kalau kita memiliki data serinci ini untuk setiap kabupaten/kota dan daerah aglomerasi, sehingga keputusan apapun yang akan diambil benar-benar berbasis data ilmiah, evidence-based decision making process," ujar mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara ini ihwal kebijakan PPKM Level 4.
Pertama, Tjandra menilai memang ada perbaikan nyata dari beban rumah sakit karena masyarakat kini sudah lebih mudah mencari pertolongan kesehatan. Tentang indikator-indikator epidemiologi secara nasional, maka mungkin ada yang menunjukkan perbaikan dan ada juga yang tidak, tergantung bagaimana menilainya. Analisa situasi WHO 28 Juli 2021 menyebutkan bahwa masih terjadi penularan amat tinggi di masyarakat dan dianjurkan bahwa upaya menekan penularan melalui implementasi ketat “public health and social measures (PHSM)” harus dilanjutkan dan diperkuat. "Kalau sekiranya ada rencana meneruskan PPKM yang sekarang sedang berjalan, maka jaminan bantuan sosial perlu diberikan bagi semua yang terdampak," kata Tjandra dalam keterangannya, Senin, 2 Agustus 2021. Dengan meneruskan PPKM, Tjandra memperkirakan situasi yang mulai membaik akan menjadi lebih terkendali dan terjaga baik untuk tidak meningkat lagi. Pertimbangan kedua adalah kemungkinan memberikan beberapa tambahan pelonggaran lagi, dengan konsekuensi kemungkinan kasus Covid-19 akan dapat meningkat dan rumah sakit akan penuh lagi. Untuk itu, kata Tjandra, kalau toh akan dilakukan kemungkinan kedua ini, maka pemilihan pelonggaran perlu dilakukan dengan amat hati-hati. Pelonggaran harus dilakukan secara bertahap dan dapat disesuaikan lagi dari waktu ke waktu jika diperlukan. Di pihak lain, Guru Besar FKUI ini mengatakan kegiatan yang masih harus melakukan pembatasan sosial harus dijalankan dengan ketat dan jangan terbawa ikut longgar juga. Kemungkinan ketiga adalah kebijakan berdasar data daerah, seperti kabupaten/kota atau daerah aglomerasi. Tjandra menilai harus dilakukan analisa yang mendalam tentang situasi epidemiologi daerah itu dan kapasitas respons yang ada. Datanya harus lah amat rinci dan akurat di tingkat masing-masing daerah. Pada 14 Juni 2021, WHO telah menerbitkan dokumen Considerations for Implementing and Adjusting Public Health and Social Measures in the Context of Covid-19, yang merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Penularan di masyarakat dibagi dalam 7 kategori, mulai dari tidak ada kasus, hanya kasus sporadik, mulai ada klaster dan lalu penularan di masyarakat derajat satu, dua, tiga, dan empat. Sementara itu, kapasitas respons kesehatan dibagi menjadi adekuat, moderat atau terbatas. Lalu dengan menggabungkan kedua hal ini, maka ditentukan lima level keadaan (situation level), mulai nol, satu, dua, tiga, dan empat. Level empat adalah gabungan keadaan di mana penularan masyarakat ada di derajat empat dan kapasitas respons terbatas. Per definisi, Tjandra Yoga menuturkan maka level 4 ini adalah wabah yang tidak terkendali dengan kapasitas respons kesehatan yang terbatas atau sudah tidak memadai. Sehingga memerlukan upaya ekstensif untuk menghindari penambahan bermakna angka kesakitan dan kematian akibat pelayanan kesehatan yang sudah amat kewalahan. "Akan sangat baik kalau kita memiliki data serinci ini untuk setiap kabupaten/kota dan daerah aglomerasi, sehingga keputusan apapun yang akan diambil benar-benar berbasis data ilmiah, evidence-based decision making process," ujar mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara ini ihwal kebijakan PPKM Level 4.