MEDAN - Pengadilan Negeri (PN) Medan menyidangkan Khairah, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Alwashliyah Kedai Sianam, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Batubara atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp244 juta.
Menurut jaksa penuntut umum (JPU) Dhipo Akhmadsyah Sembiring, korupsi yang dilakukan terdakwa berawal pada tahun 2018 lalu.
"Terdakwa Khairiah SPd selaku Kepala Madrasah Aliyah Alwashliyah Kedai Sianam menerima dana BOS di tahun 2018 sebesar Rp711.900.000 yang bersumber dari alokasi APBN pada Kementerian Agama tahun 2018," ujar JPU membacakan berkas dakwaan di Ruang Cakra 9 PN Medan, Senin (5/7/2021).
Dana itu, lanjut dijelaskannya, seyogianya akan dialokasikan untuk beberapa keperluan sekolah di antaranya, pengembangan perpustakaan, kegiatan untuk peserta didik baru serta kegiatan pembelajaran.
Namun ternyata, dalam pelaksanaannya terdakwa menyalahgunakan alokasi dana tersebut. Termasuk biaya untuk gaji honorer juga dikurangi terdakwa dari dana BOS tersebut.
"Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di mana pada SPJ BOS, guru menerima honorer sebesar Rp45.000 per les/jam mengajar. Namun pada kenyataannya guru hanya menerima honor Rp15.000 per les/jam mengajar. Sehingga terjadi selisih pembayaran," jelas JPU di hadapan Hakim Ketua Mohammad Yusafrihardi Girsang.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2018.
"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Kementerian Keuangan No.190/PMK/05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan pendapatan anggaran belanja negara serta keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah pada Madrasah," kata JPU memaparkan.
JPU melanjutkan, dari penyalahgunaan dana BOS tersebut juga sudah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh tim audit Inspektorat Kabupaten Batubara dengan kerugian sebesar Rp224.050.910.
"Dari penghitungan itu ditemukan, kekurangan pembayaran honorairum guru bulanan sebesar Rp147.780.000, kekurangan pembayaran bulanan kependidikan non guru sebesar Rp73.620.000 dan belanja barang tidak sesuai Rp22.650.910," sebut JPU.
Atas perbuatannya, kata JPU, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18, ayat 1 huruf B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan korupsi.