MEDAN - Kebocoran gas beracun PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menimbulkan korban jiwa. Wakil Ketua DPRD Sumut Ahmad Yasyir Ridho Loebis, meminta perusahaan bertanggungjawab.
"Bertanggungjawab lah perusahaan. Harus ada perhatian penuh pada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga atau mungkin juga yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Yasyir Ridho, Selasa (26/1/2021). Legislator asal Mandailing Natal (Madina) itu juga mengimbau, ke depan SMGP harus memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat di kawasan operasional perusahaan itu. "Kita sadar SMGP ini investor besar dan manfaatnya dirasakan di sana. Tapi keselamatan warga, apalagi soal nyawa adalah kepentingan kita bersama, kemanusiaan," kata politisi Partai Golkar ini. Pria yang akrab disapa Ridho ini, juga menyinggung soal sinergitas pemerintah daerah dan SMGP. Kata dia, SMGP harus mampu komunikasi yang lebih baik lagi dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan) di Madina. Mulai dari pemerintah daerah, kepolisian hingga masyarakat. "Harapannya, kepentingan masyarakat bisa dijembatani dengan baik. Dan, keberadaan SMGP lebih maksimal dirasakan masyarakat. Bersinergi untuk tujuan pembangunan yang berkeadilan," pungkas mantan Ketua DPD KNPI Sumut tersebut.
"Bertanggungjawab lah perusahaan. Harus ada perhatian penuh pada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga atau mungkin juga yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Yasyir Ridho, Selasa (26/1/2021). Legislator asal Mandailing Natal (Madina) itu juga mengimbau, ke depan SMGP harus memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat di kawasan operasional perusahaan itu. "Kita sadar SMGP ini investor besar dan manfaatnya dirasakan di sana. Tapi keselamatan warga, apalagi soal nyawa adalah kepentingan kita bersama, kemanusiaan," kata politisi Partai Golkar ini. Pria yang akrab disapa Ridho ini, juga menyinggung soal sinergitas pemerintah daerah dan SMGP. Kata dia, SMGP harus mampu komunikasi yang lebih baik lagi dengan semua stakeholder (pemangku kepentingan) di Madina. Mulai dari pemerintah daerah, kepolisian hingga masyarakat. "Harapannya, kepentingan masyarakat bisa dijembatani dengan baik. Dan, keberadaan SMGP lebih maksimal dirasakan masyarakat. Bersinergi untuk tujuan pembangunan yang berkeadilan," pungkas mantan Ketua DPD KNPI Sumut tersebut.