JAKARTA - Pemerintah telah menempatkan uang negara di 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 14 triliun. Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu dititipkan untuk disalurkan kepada pelaku usaha termasuk UMKM.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto menyebut realisasi kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha oleh BPD mencapai Rp 27,65 triliun, alias melebihi dana yang dititipkan pemerintah. "Data kami bahwa penempatan PEN di 11 BPD itu ada Rp 14 T dan yang sudah tersalur sekitar Rp 27,65 T dari rata-rata adalah di sektor UMKM," kata dia dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020, Kamis (10/12/2020) dikutip dari detikcom. Kemendagri, dijelaskannya juga mendorong pemerintah daerah di era pandemi ini tidak hanya fokus kepada masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial, namun juga fokus kepada penanganan dampak ekonominya, termasuk sektor UMKM. "Sektor UMKM ini juga kami harapkan bisa didorong secara lebih baik oleh pemerintah daerah, karena dari kacamata (pemerintah) pusat sendiri sudah ada pinjaman-pinjaman yang disalurkan melalui BPD untuk ibaratnya mendorong bagaimana PEN ini bisa semakin baik proses implementasinya, sehingga diharapkan bank penerima PEN ini bisa mendorong kredit kepada sektor UMKM," jelasnya. Pemerintah pusat juga mendorong peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, perlu sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung sektor UMKM agar semakin baik. "Kami juga mendorong tentunya peran dari masing-masing BPR yang ada di Indonesia. Ada sekitar 240 BPR yang kami arahkan untuk bisa lebih fokus dalam pemberian kurda (kredit usaha rakyat daerah) di masing-masing pemerintah daerah," tambahnya.