LANGKAT - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Langkat mengikuti Assessment TPAKD Award tahun 2020 secara Virtual dari Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/11/2020).
Para peserta terdiri dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)/Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, perwakilan world bank, akademisi Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemn IPB, OJK Pusat dan OJK Regional 5 Sumbagut serta TPAKD Provsu.
Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M. Ardian N, memberikan apresiasi kepada TPAKD Langkat atas program yang dilaksanakan. Guna mempercepat akses keuangan di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
"Kami sangat mengapresiasi TPAKD Langkat," sebutnya. Dari Langkat, Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui wakil Bupati Langkat H.Syah Afandin mengucapkan terimakasih kepada tim penilai, atas terpilihnya TPAKD Langkat sebagai salah satu nominator dalam TPAKD Award tahun 2020.
"Tentunya ini merupakan kebanggaan sekaligus refleksi serta motivasi bagi kami untuk terus bersemangat dalam upaya percepatan akses keuangan di kabupaten Langkat," sebutnya.
Selanjutnya, Wabup menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat dari tahun 2015 sampai 2019, rata-rata pertumbuhan 5,03 persen lebih tinggi 0,02 poin dibandingkan rata- rata nasional yang tercatat sebesar 5,01 persen.
"Untuk tahun 2019 perekonomian Langkat, tercatat tumbuh sebesar 5,07 persen," ungkapnya.
Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp42,52 triliun, merupakan yang terbesar ke 3 di Provinsi Sumatera Utara setelah kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Perekonomian Langkat sendiri, didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pangsa pasar 38,74 persen disusul sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.
"Untuk PDEB per Kapita Langkat pada 2019 tercatat Rp40,81 juta dengan GD ratio tahun 2018 tercatat cukup rendah sebesar 0,25 persen," sebut Wabup.
Dari aspek sosial dan ketenagakerjaan Wabup melanjutkan, per tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 70,76 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 526.046 jiwa atau sekitar 50,49 persen dari jumlah penduduk.
Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 68,90 persen dengan tingkat pengangurangan sebesar 5,28 persen.
"Untuk penduduk miskin Langkat pada 2019 tercatat sebesar 9,91 persen," paparnya.
Sementara, Plh Sekdakab Langkat Musti dalam laporannya memaparkan enam program kerja TPAKD Langkat tahun 2019.
Pertama, pengembangan program laku pandai Kabupaten Langkat “One Village One Agent”.
Yakni untuk mewujudkan tersedianya akses keuangan hingga keseluruh Kelurahan/Desa di Kabupaten Langkat, serta mendukung program nasional Pemerintah tentang Bantuan Sosial Pangan Non Tunai.
Kedua, peningkatan daya saing UMKM Kabupaten Langkat. Dengan mengoptimalkan perluasan akses kredit/pembiayaan kepada pelaku UMKM di Langkat, melalui program KUR, UMI dan dukungan kebijakan pemberdayaan UMKM.
Ketiga, penguatan swasembada pangan Kabupaten Langkat. Dengan penguatan sektor pertanian Langkat melalui program jaminan perlindungan usaha pertanian dari risiko gagal panen.
Keempat, penguatan ketahanan pangan Langkat. Yakni penguatan peternakan Langkat melalui program jaminan perlindungan usaha peternakan dari resiko kematian/kehilangan ternak sapi/kerbau.
Kelima, pengembangan sektor kelautan dan perikanan Langkat. Yakni penguatan keberlangsungan usaha kelautan dan perikanan Langkat melalui program jaminan perlindungan jiwa nelayan dan pembudidayaan ikan.
Keenam, akselerasi dan perluasan gerakan “Ayo Menabung”. Yakni mendukung program nasional pemerintah dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan melalui partisipasi pelajar dalam program simpanan pelajar OJK dan tabungan reguler khusus pelajar lainnya.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut mendampingi Wabup dan Plh Sekda, Asisten II Eksbangsos, Kadis Kominfo, Kadis PMDK, Kadis Pendapatan, Kadis Ketenagakerjaan, Kadis koperasi, Kabag Hukum, Kadis Pendidikan, Disperindag, KCP Bank Sumut Stabat dan pihak terkait lainnya.