SAMOSIR-Beberapa waktu lalu, tepatnya, Senin (4/5/2020) PT. TPL menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako berupa beras sebanyak 2,5 ton kepada Pemerintah Kabupaten Samosir atas bencana non-alam pagebluk Corona. Hingga hari ini, Selasa (12/5/2020), beras bantuan TPL belum disalurkan kepada masyarakat sehingga menjadi pertanyaan banyak publik, bahkan sudah beredar di media sosial.

Simpang siur keberadaan beras sebanyak 2,5 ton bantuan PT. TPL yang beredar di media sosial, akhirnya turut menjadi atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir dan menurunkan tim Komisi I untuk menelusuri keberadaan beras itu.

"Berdasarkan informasi yangg beredar di media sosial terkait bantuan TPL sembako yang simpang siur keberadaannya, maka Pimpinan DPRD Samosir menugaskan Komisi l Sidak ke kantor Dinas Sosial, dan ternyata bantuan TPL (beras) masih di gudang. Oleh karna itu, diminta kepada seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama mangawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat dampak Covid-19, serta disarankan jangan menyebarkan berita bohong tanpa ada data dan bukti yang jelas," ujar Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon, melalui whatsaap, Selasa (12/5/2020).

Sebelumnya juga, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon telah menjelaskan, bahwa bantuan berupa beras dari PT. TPL masih tersimpan baik di gudang Dinas Sosial Kabupaten Samosir dan tidak berkurang sedikitpun.

"Selamat malam untuk kita semua horas. Terkait bantuan beras dari TPL sebanyak 2.5 ton untuk Samosir, saat ini masih tersimpan di gudang Dinas Sosial (Dinsos) dengan baik tidak berkurang satu butir pun," jawab Bupati Samosir, Rapidin Simbolon ketika dikonfirmasi GoSumut, Senin (11/5/2020) malam.

Rapidin menjelaskan, beras bantuan TPL belum disalurkan karena masih menunggu data dari desa untuk kemudian di sinergikan dengan bantuan sembako dari Provinsi Sumatra Utara.

"Mengapa belum di distribusi atau di bagikan, kita masih menunggu data dari desa karena akan di sinergikan dengan bantuan sembako dari Propinsi untuk 19.172 Kepala Keluarga (KK). Kemudian Pemerintah Desa masih fokus pada pembagian BST. Prinsip kita, bantuan jangan sampai ada yang dobel. Beras itu aman dan tersimpan dengan baik, tidak ada yang berkurang," terang Bupati, Rapidin Simbolon.