JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, meminta agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tepat sasaran.

"BLT Desa dengan tiga syarat itu yakni orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, akan sulit diterapkan di lapangan dan mungkin terjadi overlapping," kata Hamka dalam Rapat Kerja (Raker) virtual bersama pemerintah, Selasa (21/4/2020).

Dalam Raker yang juga dihadiri Kementerian lain selain Kementerian Desa itu, Hamka mengungkapkan, "Saya lihat kepala desa sekarang langsung membagi, persoalannya adalah yang bersangkutan berhak (menerima, Red) atau tidak,".

Untuk diketahui, BLT Desa dibiayai APBN sebesar Rp 22 triliun. Anggaran itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang berjumlah total Rp 72 triliun. 12 juta KK keluarga miskin di desa dijatah masing-masing Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan-April hingga Juni 2020

Dalam Raker itu, Hamka juga menyatakan keprihatinannya, terkait minimnya anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.***