MEDAN - Akhir tahun lalu, Camat Medan Belawan menyebut jumlah orang miskin dan anak putus sekolah. Fakta itu dinilai sebagai tamparan buat pemerintah. Demikian disampaikan Legislator DPRD Sumut Irham Buana Nasution SH MHum, Senin (6/1/2020) di gedung dewan.

Pada 28 Desember 2019, Camat Medan Belawan Ahmad SP menyebut ada 15.000 warga miskin dan 1.800 angka anak putus sekolah di Kecamatan Medan Belawan.

Kondisi itu mengundang keprihatinan Irham Buana Nasution. Kepada wartawan, Politisi Golkar itu menegaskan ada tiga persoalan ironi mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, kemiskinan. Menurut Legislator Dapil Sumut 1 Medan A tersebut, kondisi kemiskinan merupakan fakta paling ironi bagi Medan Utara khususnya Belawan.

"Sebagai Kota Pelabuhan pintu gerbang utara di Kota Medan dan hasil alam serta industri, kemiskinan menjadi ironi," ungkap Anggoga Komisi A DPRD Sumut tersebut.

Kedua, persoalan pendidikan. Dalam reses Desember 2019, Irham mendapat laporan bahwa kemiskinan berdampak pada pendidikan.

"Angka 1.800 anak putus sekolah di Belawan itu saya yakin dampak dari kemiskinan yang ada. Ini tamparan bagi Pemko Medan dan Pemprovsu. Sumut yang bermartabat itu juga mencakup pendidikan yang berkualitas, termasuk keberlangsungan anak melanjutkan pendidikan. Bahkan di Kecamatan Medan Deli belum ada SMA Negeri di sana," ujar Irham.

Persoalan itu tentu berdampak pada angka pengangguran di Medan Utara.

"Mau masuk kerja, korporasi meminta ijazah. Bagaimana generasi Medan Utara punya ijazah kalau pendidikannya terhambat karena persoalan ekonomi," kata Irham.

Kondisi yang memprihatinkan itu, sambung Irham, adalah tamparan bagi Pemko Medan dan Pemprovsu.

"Medan Utara penghasil PAD bagi Pemko Medan dari PBB, pajak air bawah tanah, industri dan sebagainya. Kok bisa penghasil pajak yang lumayan besar, menjadi daerah yang tertinggal dibanding kawasan Medan Selatan," tandas Irham.

Ke depan, Irham mendorong Pemko Medan dan Pemrovsu lebih serius memperhatikan Medan Utara. Misalnya soal pendidikan, pemerintah harus mendata ulang penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Ini supaya mengurangi angka putus sekolah bagi generasi di Medan Utara.

"Khusus Pemprovsu, tentu ke depan bisa membuat kebijakan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA sederajat yang miskin secara ekonomi di Sumut," ungkap Irham.

Kemudian Irham juga mendorong Pemprovsu membuat kerjasama dengan sektor swasta dan BUMD agar menampung angka tenaga kerja yang ada setelah lulus sekolah.

"Maksimalkan potensi PAD yang ada di Medan Utara misalnya. Ini demi mewujudkan Sumut Bermartabat yang kita dambakan. Jika di kota besar Medan Utara saja masih tercipta kesenjangan yang nyata, maka bagaimana dengan kabupaten yang jauh dari ibukota provinsi," tukas Irham.