BATUBARA - Menjelang 1 tahun masa pemerintahan Zahir-Oky, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang sedang gencar dilaksanakan. Sebab, ini dianggap akan meningkatkan konektivitas antar desa di seluruh kabupaten Batubara, untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Dalam beberapa pidatonya, Bupati Zahir pun mengungkapkan, program ini bagian dari implementasi untuk mewujudkan masyarakat Industri.

Namun demikian, masih ada sejumlah kelemahan dari upaya pembangunan infrastruktur di era Bupati Zahir. Diantaranya lemah dalam pengawasan, masih ditemukan jalan yang baru selesai dilaksanakan sudah mengalami kerusakan berat pada banyak tempat.

Melihat kondisi itu, Wakil Bupati Batubara, Oky Iqbal Frima, sampai angkat suara. Oky mempertanyakan bagaimana loyonya konsultan pengawasan yang ditunjuk dinas PUPR Batubara.

Tak hanya Konsultan, loyonya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Batubara itu juga menjadi penyebab aktivitas tambal sulam terjadi dalam proyek pengaspalan di Desa Titi Payung, kecamatan Air Putih.

Menyoal itu, Oky menganggap cukup wajar bila dirinya menaruh perhatian lebih terhadap kondisi tersebut.

Guna memecahkan permasalahan itu, Oky berencana menggandeng aparat Kejaksaan dan Kepolisan untuk meninjau sejumlah pelaksanaan proyek di Kabupaten Batubara.

Oky akan bertindak tegas dan menegur para kontraktor yang tidak bersikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Hal itu, dikatakan Oky, semata-mata agar proyek yang dikerjakan menggunakan uang rakyat bisa selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, meski menjabat Wakil Bupati, kenyataaanya Oky tak serta merta mulus mendapatkan izin setelah turun perintah dari Sekda Batubara, Sakti Alam Siregar, yang meminta agar Asisten administrasi Umum, Renol Asmara, menahan rencana Oky tersebut.

Sebelumnya, Oky mengaku telah mengajukan permohonan pendampingan kepada Renol Asmara agar membuat surat ke pihak kepolisian dan kejaksaan Batubara.

Sayangnya, permintaan itu ditahan Sekda, Sakti Alam Siregar, dengan catatan Oky wajib melaporkan rencana itu kepada Bupati, Zahir.

“Kita sudah buat permohonan untuk dibuatkan surat pendampingan dari Polres dan Kejari Batubara, tapi jawaban Sekda harus berkordinasi dulu sama Pak Bupati, saya yakin pastilah bupati setuju dengan rencana 'gila' kita ini,” katanya, Rabu, (6/11/2019).

Lantas, Oky pun menyinggung tentang seruan ‘Ide gila’ yang sempat disebut Bupati Zahir dalam pidatonya beberapa bulan lalu, yang mengajak bawahanya harus kerja lebih “gila” lagi dari padanya.

“Bupati sendiri yang bilang ingin mengambil keputusan “gila” dalam tanda kutip, dia yang bilang; ‘tidak akan segan-segan mengambil keputusan “gila” demi kepentingan masyarakat Batubara, padahal yang ingin kita lakukan ini bagian dari ide “gila” juga, bahkan lebih “gila” dari kerja Bupati,” ucapnya.

Oky tak memungkiri, diperlukan Bupati yang benar-benar memiliki ide “gila” untuk mengatasi masalah pembangunan di Batubara, terutama persoalan pembagunan jalan.

“Kalau tidak punya ide ‘gila’ maka kita tidak akan punya ukuran kerja, kan begitu yang dibilang pak Bupati. Nah yang ingin kita lakukan ini juga begitu, jauh lebih ‘gila’ dari Bupati,” kelakarnya.

Menurut Oky, keputusan “gila” yang dimaksud Bupati Zahir itu memiliki arti yang luas jika dikaitkan dengan kebijakan kerja dalam keputusan politik yang bermuara pada kepentingan publik.

“Saya berharap kerja ‘gila’ yang dimaksud pak Bupati itu di bidang Pembagunan Infrastruktur. Yang kemudian diwujudkan dalam bentuk strategi ‘gila’, yang benar-benar dapat mengubah konstelasi Infrastruktur di Batubara ini,” ujar dia.

Dengan strategi ‘gila’ itu, lanjut Oky, Bupati Batubara seharusnyai bisa menentukan tim kerja yang punya karakter yang jauh lebih “gila” lagi.

Bahkan Oky menyebut, seorang Kepala Dinas pun juga harus “lebih gila” lagi dari kerja Bupati seperti dalam seruannya.

“Jadi, apa yang dimaksud pak Bupati soal ide dan kerja “gila” itu akan lebih bermakna apabila rencana ini didukung, saya yakin Bupati pasti mendukungnya. Dan saya berharap harus bisa kerja lebih “gila” lagi dari pada pak Bupati,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Administraai Umum Sekda kabupaten Batubara, Renonl Asmara, mengaku keheranan dengan permintaan  Wabup Oky.

“Memang ada pak wabup minta dikonsepkan surat saat turun meninjau-ninjau proyek, beliau minta didampingi oleh aparat kejaksaan dan Polri, sudah kita sampaikan ke pak Sekda. Intinya itu kebijakan daerah, disarankan untuk berkonsultasi dulu kepada pak Bupati,” kata dia.

Renol Heran, mengapa Wabub Oky bisa sampai melakukan hal yang mengejutkan seperti itu, sementara, pihaknya sudah melibatkan aparat Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“(Sementara) TP4D kita kan sudah jalan dengan efektif, proyek-proyek Perkim dan PUPR mainyakan kan ke TP4D kejaksaan semua, bahkan kemarin Dinas PUPR baru lagi konsultasi dengan TP4D, semuanya jalan dan bagus,” tutupnya.*