JAKARTA - Gaduh antara KPAI dan PB Djarum Kudus soal audisi bulutangkis kini telah teduh. Usai ribut-ribut, surat KPAI soal permintaan penghentian audisi lalu terungkap.
Dilansir GoNews.co dari detikcom, polemik ini berawal ketika KPAI menyoroti audisi umum pencarian bibit unggul bulutangkis dengan berbicara soal eksploitasi anak untuk promosi merek rokok secara terselubung. Menanggapi kritik KPAI, PB Djarum Kudus sempat memutuskan menghentikan sementara program itu.
"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini, kami menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik (eksploitasi anak) itu kami menurunkannya," ucap Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppi Rasimin dalam situs resmi PB Djarum.
Sikap KPAI dan keputusan PB Djarum Kudus ini sempat menjadi bahasan berlarut-larut serta menimbulkan dua kutub masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda. Ada yang meminta PB Djarum terus melanjutkan audisi bulutangkis, sebagian mendukung KPAI dan terdapat pula masyarakat yang mengkritik keras lembaga perlindungan anak itu sembari menyerukan tagar #BubarkanKPAI.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun turun tangan mencari solusi bersama terkait polemik audisi umum bulutangkis tersebut. Muncul kesepakatan bersama yang akan diambil KPAI ataupun PB Djarum.
"Djarum Foundation, bahwa PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula Audisi Umum PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis, tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum," ujar Menpora Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
"Untuk KPAI, KPAI sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian audisi Djarum," sambung dia.
Keputusan ini mengungkapkan fakta baru bahwa KPAI tidak sekadar mengkritik PB Djarum terkait audisi umum bulutangkis, tapi juga mengirimkan surat permintaan penghentian kegiatan tersebut. Selain itu, KPAI tak pernah mengakui secara gamblang terkait surat permintaan penghentian audisi kepada PB Djarum itu. Ketika isi surat ditanyakan ke Ketua KPAI Susanto, dia menyatakan sudah ada kesepakatan bersama.
"Komitmen bersama yang dimaksud adalah audisi tetap berjalan namun menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Bukan menghentikannya," kata Susanto ketika ditanya mengenai surat ini.
Begini isi dari surat yang diteken langsung oleh Ketua KPAI Susanto tersebut:
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya terhadap perlindungan anak sepenuhnya dari bahaya rokok dan eksploitasi, KPAI meminta kepada Pimpinan Djarum Foundation untuk menghentikan kegiatan audisi Badminton Djarum Foundation yang akan dilaksanakan di beberapa kota pada bulan Juli-November 2019 guna melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok.
Selain ditujukan kepada PB Djarum, surat ini juga ditembuskan ke tujuh pihak:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
4. Menteri Kesehatan RI
5. Kepala BPOM RI
6. Ketua KONI
7. Ketua Umum PBSI.***
"Sesuai dengan permintaan pihak terkait, pada audisi kali ini, kami menurunkan semua brand PB Djarum. Karena dari pihak PB Djarum sadar untuk mereduksi polemik (eksploitasi anak) itu kami menurunkannya," ucap Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppi Rasimin dalam situs resmi PB Djarum.
Sikap KPAI dan keputusan PB Djarum Kudus ini sempat menjadi bahasan berlarut-larut serta menimbulkan dua kutub masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda. Ada yang meminta PB Djarum terus melanjutkan audisi bulutangkis, sebagian mendukung KPAI dan terdapat pula masyarakat yang mengkritik keras lembaga perlindungan anak itu sembari menyerukan tagar #BubarkanKPAI.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pun turun tangan mencari solusi bersama terkait polemik audisi umum bulutangkis tersebut. Muncul kesepakatan bersama yang akan diambil KPAI ataupun PB Djarum.
"Djarum Foundation, bahwa PB Djarum sepakat untuk mengubah nama yang semula Audisi Umum PB Djarum 2019 menjadi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis, tanpa menggunakan logo, merek, dan brand image Djarum," ujar Menpora Imam Nahrawi di kantor Kemenpora, di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Kamis (12/9).
"Untuk KPAI, KPAI sepakat untuk mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 tentang permintaan pemberhentian audisi Djarum," sambung dia.
Keputusan ini mengungkapkan fakta baru bahwa KPAI tidak sekadar mengkritik PB Djarum terkait audisi umum bulutangkis, tapi juga mengirimkan surat permintaan penghentian kegiatan tersebut. Selain itu, KPAI tak pernah mengakui secara gamblang terkait surat permintaan penghentian audisi kepada PB Djarum itu. Ketika isi surat ditanyakan ke Ketua KPAI Susanto, dia menyatakan sudah ada kesepakatan bersama.
"Komitmen bersama yang dimaksud adalah audisi tetap berjalan namun menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Bukan menghentikannya," kata Susanto ketika ditanya mengenai surat ini.
Begini isi dari surat yang diteken langsung oleh Ketua KPAI Susanto tersebut:
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya terhadap perlindungan anak sepenuhnya dari bahaya rokok dan eksploitasi, KPAI meminta kepada Pimpinan Djarum Foundation untuk menghentikan kegiatan audisi Badminton Djarum Foundation yang akan dilaksanakan di beberapa kota pada bulan Juli-November 2019 guna melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi industri rokok.
Selain ditujukan kepada PB Djarum, surat ini juga ditembuskan ke tujuh pihak:
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
4. Menteri Kesehatan RI
5. Kepala BPOM RI
6. Ketua KONI
7. Ketua Umum PBSI.***