MEDAN-Rencana pemerintah memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur dinilai bakal menguntungkan pebisnis properti. Apalagi jika perusahaan tersebut sudah mengembangkan bisnisnya di wilayah itu. Contohnya PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) yang mengembangkan superblok Borneo Bay City melalui anak usahanya, yakni PT Pandega Citra Niaga (PCN).

Diatas lahan seluas 8,5 hektare (ha) dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, superblok Borneo Bay City terdiri atas tujuh menara dengan total 1.220 unit yang dibangun di atas mall lima lantai.

Kawasan superblok tersebut mengintegrasikan hunian, bisnis, dan perdagangan. Di dalam kawasan Borneo Bay City terdapat tiga mal, apartemen Borneo Bay Residence, hotel bintang lima, nature park, dan gourmet tower.

“Kawasan ini dikembangkan dengan menggunakan design bertaraf Internasional dan dukungan teknologi yang membuat kenyamanan dan keamanan para penghuni apartemen terjamin. View apartemen yang menghadap ke selat Makassar membuat hunian ini juga makin bernilai," jelas Paul Christian Chief Executive Officer (CEO) Borneo Bay City dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Paul menambahkan, perusahaan telah melakukan serah terima sekitar 500 unit di Superblok Borneo Bay City kepada para konsumen. Aktivitas mall dan hotel di kawasan ini juga telah berjalan dan mendapatkan animo yang sangat positif dari masyarakat.

"Pemindahan ibukota ke Kaltim tentu dapat menjadi peluang bagi sektor properti. Namun komitmen kami saat ini adalah mendukung kota Balikpapan menjadi new metropolitan city yang menguntungkan masyarakatnya," tambah Paul.

Sementara itu Executive Director Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, sektor properti akan menjadi salah satu komponen utama dalam pemindahan ibukota. Selain kebutuhan perumahan bagi para ASN yang jumlahnya mencapai ribuan, sektor usaha juga membutuhkan ruang-ruang kantor untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan pusat.

“Tingkat hunian akan semakin tinggi karena 1,5 juta ASN akan pindah kesana, permintaan tinggi di hunian, komersial. Itu akan meningkatkan pembelian disana secara luar biasa, tapi kan harus didahului dengan infrastruktur karena properti tanpa infrastruktur tidak akan jalan. Memang pemerintah akan menggenjot infrastruktur dulu karena bersinggungan dengan perumahan, properti lah," sebut Ali.

Sejak muncul wacana perpindahan ibu kota, ada tren kenaikan harga properti meskipun belum ada transaksi. Sebagai gambaran, laporan per kuartal sejak awal 2019 menunjukkan kenaikan harga sebesar 6-7 persen.

"Itu termasuk tinggi, tapi masih wajar. Sedangkan laporan secara tahunan (year on year) tumbuhnya 13 persen. Termasuk tinggi juga tapi masih normal," pungkasnya.*