JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI menyebutkan bahwa yang bisa memberikan berita dusta atau hoax dan canggih itu adalah Negara, dalam hal ini pemerintahan. Sebelum kasus Ratna Sarumpeat mencuat, Fahri bahkan beranggapan pemerintah sudah terlebih dahulu melakukannya. Makanya dalam demokrasi di Indonesia ini menganut check and balances system, diperlukan parlemen yang kuat.

"Kenapa ada parlemen yang kuat, karena parlemen itu yang nanti mengecek, apakah betul itu versi dari Negara itu benar atau tidak. Itu lah check and balances system itu," jelas Fahri kapada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Menurut politisi dari PKS itu, kalau marah dengan penyebaran berita bohong seperti yang dilakukan aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet, itu satu sisi. Tetapi jangan lupa, kita juga tetap harus marah kalau yang melakukannya itu Negara/pemerintahan.

"Harus adil sikap kita terhadap itu. Makanya kalau pemeritah berbohong, dia bisa dikategorikan kebohongan. Kalau investigasi terhadap Ibu Ratna begitu cepat, kenapa pemerintah tidak menjelaskan terhadap kasus yang sama," ujarnya.

Menurut Fahri, kebohongan seorang individu yang bernama Ratna Sarumpaet, boleh dicaci maki dan dimarahi. Tapi kebohongan Negara juga tetap harus dikejar, karena ada begitu pesoalan yang pernah dikatakan oleh pemerintah yang nyatanya tidak sesuai.

"Dan itu harus diucapkan juga, ada permintaan maaf dari pemerintah juga kalau itu dianggap sebuah kesalahan. Jadi jangan kalau rakyat biasa bohong kita semua ribut, tapi pemerntah berbohong kita diam saja. Nah itu lah, dalam demokrasi check and balances system-nya dibuat," ucapnya.

Di sisi lain, Fahri berpendapat setelah pengakuan Ratna Sarumpaet tentang kasusnya, ini mengandung beberapa dimensi persoalan. Pertama, diwilayah persoalan pribadi tentu ada banyak misteri tentang kenapa orang berumur 70 tahun membiarkan dirinya jatuh kedalam lembah keterangan dusta dan kesaksian palsu yang disampaikannya kepada orang-orang penting, bahwa operasi plastiknya dia adalah sebuah penganiayaan.

"Saya membayangkan bagaimana wakil ketua DPR, capres, Prof. Amien Rais dan orang-orang penting lainnya yang mendengar langsung dari yang bersangkutan, harus percaya bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya adalah sebuah penganiayaan. Ini misteri pribadi Ibu Ratna," terangnya.

Kedua, juga memiliki dimensi politik yang karena sedikit banyak, apa yang terjadi beberapa hari ini dan pengakuan Ratna Sarumpaet itu telah menjelma menjadi isu politik yang membuat kehidupan politik dan jagad politik Tanah Air cukup gaduh ditengah situasi seperti ini.

"Dan, saya kira itu akan punya konsekuensi, baik secara sosial maupun poltik. Terakhir yang lebih penting adalah menelisik apakah kelakuan seperti ini cukup dimaafkan atau dia memiliki konsekuensi hukum, terutama kepada Ibu Ratna sendiri yang telah secara tega memberi keterangan bohong kepada orang-orang penting itu," pungkas Fahri Hamzah. ***