MEDAN-Kendati Indonesia telah merdeka selama 73 tahun, tetapi persoalan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan PLN belum beres. Karena faktanya, layanan pengurusan KTP dan PLN hingga saat ini masih sangat meresahkan rakyat.
Hal itu dikemukakan Tunggul Sihombing, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara (USU), pada Sosialisasi Ombudsman RI dan Pelayanan Publik di Balai Desa Sei Glugur Rimbun, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Delierdang, Kamis (23/8/2018).
Tunggul Sihombing terlihat kecewa dengan tidak adanya langkah solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengurai sengkarut pengurusan KTP. “Sampai sekarang, pengurusan KTP masih semrawut dan meresahkan masyarakat,” katanya seperti dihimpun GoSumut.
Tunggul Sihombing juga mempersoalkan layanan PLN. Menurutnya, banyak masyarakat yang menjadi korban layanan PLN. Ini terutama terkait tidak pernahnya petugas pencatat meter PLN melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian listrik. “Saya termasuk salah seorang korban. Tiba-tiba PLN menagih pemakaian listrik saya sebesar Rp 800 ribu. Tagihan ini berlebihan. Karena di rumah saya, tidak ada AC pendingin,” tegasnya.
Selain Tunggul Sihombing, narasumber lain dalam Diskusi dan Sosialisasi Ombudsman itu adalah Camat Pancurbatu, David Efrata Tarigan dan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Edward Silaban. David Efrata mengaku, saat ini layanan di jajaran Kecamatan Pancurbatu masih terus dilakukan perbaikan. “Masih banyak yang harus dibenahi,” kata David Efrata bernada jujur.
Sementara Edward Silaban menjelaskan lebih jauh terkait apa itu Ombudsman dan pelayanan publik. Diskusi, Sosialisasi Ombudsman dan Pelayanan Publik itu, dibuka oleh Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Andarias Bangun.
Hadir sebagai peserta dari berbagai unsur antara lain seluruh kepala desa di Kecamatan Pancurbatu, Karang Taruna, para siswa/i sejumlah sekolah di Deliserdang. Tidak ketinggalan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar turut hadir dalam kegiatan tersebut.