JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menilai Muslimah sebagai Khalifah pada dasarnya memiliki peran besar di berbagai sektor kehidupan. Karena itu perempuan harus mengoptimalkan perannya tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut Darmayanti, untuk mengoptimalkan berbagai peran tersebut di atas, perempuan harus mampu mengatasi berbagai permasalahan Gender yang menjadi hambatan pembatas peran antara kaum hawa dan laki-laki.
"Perempuan harus keluar dari zona Pelabelan domestic yang selama ini dilekatkan kepadanya sehingga sering kali membuat perempuan ragu-ragu untuk maju dalam menjalankan peran publiknya. " ujar Darmayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4).
Dia mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, perempuan harus melepaskan label perbedaan gender lainnya seperti adanya stereotype budaya dan lainnya.
Perempuan Indonesia, kata Darmayanti, saat ini telah memiliki kesetaraan dengan laki-laki mulai dari pendidikan dan perannya dalam setiap aspek kehidupan, ditandai dengan adanya regulasi dan kebijakan yang juga mulai mendukung peran perempuan. Karena itu sudah saatnya bagi perempuan untuk menunjukkan kiprahnya sebagai agen perubahan bagi pembangunan, yang memberi manfaat bagi diri, masyarakat dan bangsa bahkan hingga internasional.
"Barangkali memang agak terlalu tinggi untuk visi sebuah pencapaian peran transformatif, namun dimulai dengan peran partisipatif juga boleh asal menjadi bagian seluruh bangsa. Pada peran transformatif, muslimah dapat mentransformaskani nilai-nilai ke-Islaman sewaktu menjalankan peran publiknya dalam bermasyarakat dan berbangsa,” katanya. "Bila hanya di rumah, mungkin nilai-nilai hanya terbatas untuk diri dan keluarganya, sementara negara kita saat ini menuntut dikembangkannya peran perempuan yang jumlahnya mencapai separuh populasi, meliputi bidang ekonomi, social budaya, politik dan lainnya," demikian kata Senator asal Sumatera Utara tersebut
Karena itu, lanjutnya, untuk mempersiapkan hal tersebut, sejak dari tingkat keluarga perempuan harus mampu dan sukses menjalankan perannya sebelum keluar di masyarakat. Sebab perempuan juga harus mampu menyeimbangkan antara peran di keluarga dan masyarakat. Sehingga dukungan dari pihak keluarga juga menjadi salah satu kunci suksesnya menjalankan peran tersebut. "Kesadaran diri harus terbangun baik dalam diri laki-laki maupun perempuan. Dengan menyadari hal tersebut dan membangun hubungan saling ikhlas dan menghargai dalam keluarga, maka seseorang perempuan tidak ragu ragu dalam menjalankan peran publiknya, agar perempuan tidak dihantui perasaan bersalah dalam menjalankannya, justru mendapat dukungan penuh dari sang mitra, selain itu, saat berkiprah pun, perempuan juga harus melepaskan stereotip dengan laki-laki yang selama ini membatasi mereka, lepaskan istilah orang yang katakan urusan perempuan hanya, sumur, kasur dan dapur. Sebab hampir di semua sektor, kini kiprah perempuan sudah semakin membaik dan tidak sedikit menonjol daripada kaum laki-laki. Jadi semua sektor harus masuk, tidak hanya sosial budaya tapi ekonomi dan politik harus masuk." ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis menambahkan, terlebih memasuki tahun politik menuju Pemilu 2019, peran perempuan masuk dalam bidang politik sangat dibutuhkan untuk berada di lingkaran penentu arah kebijakan. Menurutnya, dengan porsi 30 persen dalam UU Pemilu dimana keterwakilan perempuan dalam legislatif juga perlu disambut oleh para perempuan. "Jadi harus disambut dengan memajukan dirinya dan membangun kesadaran bahwa Negara memang membutuhkan itu, tanpa berhenti memberi kesadaran akan manfaat perempuan berada pada pengambil keputusan dan kebijakan bagi kemajuan dan kepentingan perempuan khususnya dan bangsa pada umumnya. Saya berharap siapapun yang sudah duduk maupun belum duduk untuk menggugah masyarakat untuk kiranya memperjuangkan kebaikan bagi kepentingan perempuandan anak," ujarnya. ***
Dia mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, perempuan harus melepaskan label perbedaan gender lainnya seperti adanya stereotype budaya dan lainnya.
Perempuan Indonesia, kata Darmayanti, saat ini telah memiliki kesetaraan dengan laki-laki mulai dari pendidikan dan perannya dalam setiap aspek kehidupan, ditandai dengan adanya regulasi dan kebijakan yang juga mulai mendukung peran perempuan. Karena itu sudah saatnya bagi perempuan untuk menunjukkan kiprahnya sebagai agen perubahan bagi pembangunan, yang memberi manfaat bagi diri, masyarakat dan bangsa bahkan hingga internasional.
"Barangkali memang agak terlalu tinggi untuk visi sebuah pencapaian peran transformatif, namun dimulai dengan peran partisipatif juga boleh asal menjadi bagian seluruh bangsa. Pada peran transformatif, muslimah dapat mentransformaskani nilai-nilai ke-Islaman sewaktu menjalankan peran publiknya dalam bermasyarakat dan berbangsa,” katanya. "Bila hanya di rumah, mungkin nilai-nilai hanya terbatas untuk diri dan keluarganya, sementara negara kita saat ini menuntut dikembangkannya peran perempuan yang jumlahnya mencapai separuh populasi, meliputi bidang ekonomi, social budaya, politik dan lainnya," demikian kata Senator asal Sumatera Utara tersebut
Karena itu, lanjutnya, untuk mempersiapkan hal tersebut, sejak dari tingkat keluarga perempuan harus mampu dan sukses menjalankan perannya sebelum keluar di masyarakat. Sebab perempuan juga harus mampu menyeimbangkan antara peran di keluarga dan masyarakat. Sehingga dukungan dari pihak keluarga juga menjadi salah satu kunci suksesnya menjalankan peran tersebut. "Kesadaran diri harus terbangun baik dalam diri laki-laki maupun perempuan. Dengan menyadari hal tersebut dan membangun hubungan saling ikhlas dan menghargai dalam keluarga, maka seseorang perempuan tidak ragu ragu dalam menjalankan peran publiknya, agar perempuan tidak dihantui perasaan bersalah dalam menjalankannya, justru mendapat dukungan penuh dari sang mitra, selain itu, saat berkiprah pun, perempuan juga harus melepaskan stereotip dengan laki-laki yang selama ini membatasi mereka, lepaskan istilah orang yang katakan urusan perempuan hanya, sumur, kasur dan dapur. Sebab hampir di semua sektor, kini kiprah perempuan sudah semakin membaik dan tidak sedikit menonjol daripada kaum laki-laki. Jadi semua sektor harus masuk, tidak hanya sosial budaya tapi ekonomi dan politik harus masuk." ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis menambahkan, terlebih memasuki tahun politik menuju Pemilu 2019, peran perempuan masuk dalam bidang politik sangat dibutuhkan untuk berada di lingkaran penentu arah kebijakan. Menurutnya, dengan porsi 30 persen dalam UU Pemilu dimana keterwakilan perempuan dalam legislatif juga perlu disambut oleh para perempuan. "Jadi harus disambut dengan memajukan dirinya dan membangun kesadaran bahwa Negara memang membutuhkan itu, tanpa berhenti memberi kesadaran akan manfaat perempuan berada pada pengambil keputusan dan kebijakan bagi kemajuan dan kepentingan perempuan khususnya dan bangsa pada umumnya. Saya berharap siapapun yang sudah duduk maupun belum duduk untuk menggugah masyarakat untuk kiranya memperjuangkan kebaikan bagi kepentingan perempuandan anak," ujarnya. ***