JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Usai dilantik, Moeldoko langsung mengikuti serah terima jabatan (sertijab) KSP di Gedung Bina Graha.

"Tadi (saat sertijab) Pak Teten Masduki sudah memberikan beberapa hal untuk bisa dikonsolidasikan berikutnya, terus diakselerasi," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1).

Moeldoko menegaskan, siap melaksanakan tugas barunya sebagai KSP secara profesional. Dia menjelaskan, salah satu tugas KSP adalah menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional, termasuk juga percepatan untuk pelaksanaannya. 

"Tugas saya adalah bagaimana mengakselerasi program-program itu agar cepat mencapai hal yang diinginkan," ujar mantan Panglima TNI ini.

Sebagai KSP, Moeldoko akan mengkoordinasi lima deputi yakni deputi bidang pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional, deputi bidang kajian dan pengelolaan isu-isu sosial, ekologi dan budaya strategis, dan deputi bidang kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis.

Dua deputi lainnya adalah bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi, dan deputi bidang kajian politik dan pengelolaan isu-isu hukum, pertahanan, keamanan dan HAM. 

"Saya pikir dengan lima deputi saja sudah cukup kuat untuk bagaimana melihat kinerja di kementerian, istilah kita monitoring. Setelah itu dari beberapa deputi akan bisa memberi masukan yang baik," jelasnya.

Selama ini karier Moeldoko memang identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat. Puncak kariernya di TNI AD adalah saat dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk naik pangkat dan menjadi Panglima TNI. Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki dunia pertanian dan politik praktis. Moeldoko tercatat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, Moeldoko pantas duduk di posisi KSP. Apalagi, pengalaman Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu dinilai OSO mumpuni karena pernah menjabat Panglima TNI.

"Dia punya kredibilitas, pantas tempat yang diberikan ke dia. Apalagi pengalaman dia sebagai Panglima TNI. Jadi ya baguslah," ujar Oesman Sapta.

Menurut OSO, penunjukan Moeldoko sebagai KSP juga cocok untuk mendukung segala kebijakan Presiden Jokowi. "Supaya ada orang yang lebih bisa mendukung kebijakan Presiden," ucap Ketua DPD RI tersebut.

Oesman Sapta juga menganggap bahwa keputusan Presiden Jokowi kembali menempatkan kader Partai Hanura di kabinet tak lain adalah bentuk kepercayaan kepada partainya.

Selain Moeldoko, nama Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto telah lebih dulu duduk di kursi kabinet sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wiranto ketika itu menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Kami kan konsisten mendukung Presiden lahir batin untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada Pemilu 2019," kata OSO. ***