Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumut, Hermansyah, di sela-sela persiapan demo, di Lapangan Merdeka, Medan, Senin (18/12/2017). Rencananya, demo digelar di 3 titik, yakni Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan serta ke kantor Gubernur Sumut.
"Kita sepakati hari ini di 12 provinsi di Indonesia agar dilaksanakan aksi unjukrasa damai," kata Hermansyah menjawab di Lapangan Merdeka Medan yang merupakan titik kumpul para driver online sebelum berkonvoi.
Kata Hermansyah, sejumlah tuntutan akan mereka sampaikan ke tiga institusi pemerintah yang menjadi tujuan aksi unjuk rasa mereka nanti. Secara umum adalah ditegakkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108/2017) tentang operasional angkutan orang berbasis aplikasi (online).
Tuntutan pertama, dilaksanakannya dengan tegas zona wilayah operasi angkutan orang atau taksi berbasis aplikasi (online). Kedua, dilaksanakannya tarif atas dan tarif bawah secara konsisten.
Kata, Hermansyah, sekarang ini terutama di saat-saat sibuk di mana permintaan sedang tinggi, perusahaan aplikasi seenaknya menaikkan tarif. Hal itu tidak sehat dan memunculkan komplain dari konsumen.
"Misalnya dari Carrefour (Jl. Gatot Subroto) ke Martubung naik menjadi Rp 196.000, biasanya hanya Rp 59.000," kata Hermansyah.
Tuntutan ketiga, ditegakkannya kuota angkutan online yang diperkenankan beroperasi. Saat ini oleh pemerintah tidak jelas berapa banyak sebenarnya angkutan online yang bisa beroperasi di Medan. Sebab rekrutmen oleh perusahaan aplikasi terus berlangsung.
"Pemerintah harus menindak perusahaan aplikasi secara tegas. Akibat tindakan mereka para driver jadi korban. Terjadi persaingan tidak sehat," kata Hermansyah.
Saat berita ini dituliskan jumlah driver online yang hendak turun berunjuk rasa terus bertambah. Tak hanya mobil yang tergabung di Grabcar, Gocar dan Uber, tetapi juga sepedamotor.
