MEDAN - Pengamat Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tasrif Syam menyebutkan dengan anggaran Rp75 miliar DPRD Medan untuk perjalanan dinas anggota dewan harus memiliki hasil yang baik. Bukan guna kepentingan dan keuntungan individual atau kelompok saja. "Kecenderungan tingginya anggaran ini biasaya berkaitan dengan acara kenegaraan yang temporer. Mestinya dari perjalanan dinas bisa memberikan iklim politik yang sehat bagi rakyat," ungkap Tasrif, Rabu (8/11/2017) melalui seluler.

Seharusnya, besar atau kecilnya anggaran tergantung kebutuhan secara proporsional. Apakah, anggaran dinas itu juga termasuk untuk pegawai negeri sipil, wartawan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Artinya, pembengkakan anggaran itu sudah diatur secara sistematik untuk dibagi-bagi. Hal ini namanya relasi hubungan dalam iklim politik," ujar Tasrif.

Kemudian, jika menemukan anggaran yang tidak wajar, sudah seharusnya badan pemeriksa keuangan (BPK) melakukan audit. Sebab, memang anggota badan legislatif akan cukup terampil bermain dengan anggaran dinas.

"Akibat kondisi ini, sedikit dan banyaknya bisa berpengaruh terhadap citra anggota dewan dan bisa mengurangi kepercayaan rakyat terhadap partainya," kata Tasrif.

Diketahui sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Medan, Abd Azis menyatakan angka fantastis ini ketika menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (6/11) lalu. Jumlah Rp75miliar untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kota Medan berhasil membuat kaget 26 anggota DPRD asal Indramayu.