MEDAN-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), dan Budaya Maritim menggandeng Bappenas, Badan Geologi Kementerian ESDM, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sekretariat Nasional UNESCO, dan Kementerian Pariwisata, menyusun Juklak dan Juknis pengembangan geopark Indonesia.

Biro Informasi dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam keterangan tertulis yang diterima menyebutkan, dalam pembahasan yang dipimpin Ketua Tim Geopark Yunus Kusumahbrata, dipaparkan tujuan penyusunan Juklak dan Juknis adalah untuk memberikan informasi dan acuan bagi para anggota Komite Nasional Geopark Indonesia serta pengelola kawasan untuk mengembangkan kawasan sekaligus menjaga kelestariannya.

Hal ini penting karena pengembangan kawasan geopark memerlukan kerja sama yang melibatkan banyak pihak.

“Dalam kawasan geopark ada biodiversity yang dikelola Kementerian LHK, ada cagar biosfer LIPI, jadi saling beririsan. Sementara geopark jauh lebih luas dari area konservasi, karena tidak hanya luas kawasan, budaya,warisan geologi (batuan, mineral, fossil dan bentang alam) termasuk dalam geopark. Geopark tidak hanya mencakup sumber daya hayati.” kata Yunus Kusumahbrata.

Sekretaris Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Elvi Wijayanti menambahkan, pengelola kawasan di daerah juga perlu memperhatikan Juklak dan Juknis ini agar dapat menjaga kawasannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan UNESCO.

“Secara berkala UNESCO melakukan revalidasi geopark yang telah berstatus global geopark. Maka, komite nasional juga perlu memiliki standar, serta melakukan revalidasi mandiri pada geopark yang telah berstatus aspiring maupun nasional. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian geopark. Sebagian besar wilayah geopark ada pada kawasan konservasi. Perlu ada kesamaan standar pengelolaan, pemerintah daerah perlu memperhatikan dan menjalankan Juklak dan Juknis ini,” kata Elvi Wijayanti.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah menyiapkan rancangan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI).

Sementara penyusunan Juklak dan Juknis berjalan simultan, agar koordinasi dalam penataan kawasan dapat berjalan sinergis sekaligus efektif efisien.