MEDAN-Sumatera Utara adalah suatu daerah yang kerap diidentikkan dengan kejahatan korupsi. Banyak sosok dari berbagai jabatan publik di Sumut telah diadili karena melakukan tindak pidana korupsi. Maka tidak berlebihan jika Sumatera Utara dikatakan sebagai daerah yang memiliki penyakit mental akut  Sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi dilakukan oleh seorang pejabat disebabkan adanya tekanan dari partai politik. Partai politik dinilai memiliki kuasa untuk mengatur kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Faisal Riza melalui pesan tertulis. 
 
"Korupsi itu memang penyakit mental akut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi kepala daerah disebabkan salah satunya oleh tekanan partai politik. Karena kepala daerah berutang budi kepada partai," katanya. 

Oleh karenanya, masyarakat pun memiliki harapan pada kepala daerah yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan/independen. 

Namun masyarakat, khususnya Sumatera Utara dan Kabupaten Batubara, dibuat kecewa dan harus kehilangan kepercayaan pada kepala daerah dari jalur independen. 

Sebab, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain yang berstatus sebagai kepala daerah yang mencalonkan diri dari jalur independen, ternyata juga melakukan korupsi dan saat ini sudah ditangkap oleh KPK. 

"Namun, dalam kasus OK Arya justru tidak benar. Sebab OK arya menang lewat jalur perseorangan atau non partai," ujar Faisal yang juga merupakan akademisi UIN SU itu.  

Oleh karena itu, masyarakat Sumut harus meninjau cara-cara untuk menentukan dan memilih kepala daerah dalam Pilkada. 

"Maka masyarakat harus menguji ulang cara-cara mereka memilih kepala daerahnya," demikian Faisal.