PADANGSIDIMPUAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Padangsidimpuan, H Khoiruddin Nasution meminta pendataan penerima dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus transparan. Selain itu, Kepada wartawan, Sabtu (9/9/2017), dirinya meminta Dinas Sosial Pemkot Padangsidimpuan dan Koordinator PKH Kota Padangsidimpuan agar penyalurannya tepat sasaran.

"Jika program nasional Kementerian Sosial RI tidak sesuai yang diharapkan kasihan masyarakatnya. Jika tepat sasaran, maka target penerima dana PKH secara langsung itu jelas sangat terbantu dari skala ekonomi," jelas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan ini.

Sampai saat ini, dirinya mengaku tidak ada laporan yang diterima DPRD selaku lembaga aspirasi masyarakat Padangsidimpuan terkait tidak meratanya pendataan penerima dana PKH 2017.

"Ada baiknya masyarakat Kota Padangsidimpuan mengkoordinasikan hal tersebut kepada dinas terkait. Apakah tahun kemarin dapat (PKH), kemudian di tahun 2017 ini kenapa tidak mendapat, itu dapat dikomunikasikan dengan dinas terkait. Tidak menutup kemungkinan DPRD sebagai wadah aspirasi masyarakat dapat meneruskan hal tersebut jika ditemukan tidak meratanya pembagian dana PKH dari Kementrian Soial RI tersebut," tambah pria yang pernah menaklukkan puncak Mount Everest ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemkot Padangsidimpuan, Sopian Subri Lubis mengutarakan, finalisasi dan validasi data itu ada di tangan koordinator PKH.

"Dinas sosial dalam hal ini hanya menjadi fasilitator kepada masyarakat penerima PKH tersebut," ucapnya.

Memang, sambung dia, masih ada tumpang tindih pendataan penerima PKH tahun 2016 dengan tahun 2017. Akan tetapi data tersebut akan terus divalidasi sehingga tepat sasaran dan bermanfaat.