MEDAN-Tiga dari 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 2018 hingga saat ini belum menandatangani Nota Perjanjiah Hibah Daerah (NPHD). Dengan demikian penganggaran untuk pelaskanaan agenda pilkada tersebut belum menemui kejelasan. Demikian disampaikan Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga.

"Tiga daerah yang belum menandatangani NPHD yakni Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Batubara. Kalau kabupaten/kota lainnya termasuk Pemprovsu sudah menandatangani," katanya di KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Benget menjelaskan, penandatanganan NPHD sesuai jadwal harusnya sudah dilakukan pada sebelum akhir Juli 2017. Hal ini sesuai dengan insturksi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mencairkan anggaran Pilkada sebelum akhir Juli 2017.

"Kami heran kenapa kepala daerah justru tidak patuh kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dana pilkada tersebut," ujarnya.

Bagi KPU, penandatangananan NPHD tersebut menurut Benget sangat penting. Sebab hal ini berkaitan dengan jaminan ketersediaan anggaran yang menjadi kepastian dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Oleh karena itu, mereka berharap penandatanganan tersebut tidak lagi melewati jadwal Agustus 2017.

"Kalau yang kita dapat informasi memang hanya finalisasi beberapa isi dari NPHD-nya. Kita berharap tidak lagi lewat dari Agustus ini," demikian Benget Silitonga.