MEDAN-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi membuka Rapat Telaah Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) 2017 yang dirangkai dengan dengan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pegawai Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) kabupaten/kota se-Provinsi Sumut kepada BKKBN di Adimulia Hotel Medan.

Hadir diantaranya Kepala BKKBN Sumut Temazaro Zega, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dan undangan.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry Nuradi mengharapkan PKB dan PLKB tetap berkoordinasi dengan daerah, khususnya para bupati dan walikota. "Walaupun PKB/PLKB telah menjadi ASN Pusat, diharapkan terus berkoordinasi dengan daerah. Karena bupati/walikota yang mengetahui kondisi spesifik di daerahnya," ucap Erry.

Erry juga menghimbau kepada seluruh kepala daerah khususnya yang ada di Sumut harus mematuhi ketentuan yang sedang berlaku. Seperti diketahui bahwa pengalihan PKB/PLKB dari ASN kabupaten/kota merupakan amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah.

"Sebagai aparatur pemerintah tentunya kita harus bisa memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku salah satunya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengalihan wewenang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat termasuk pengalihan PKB/PLKB, yang tentunya membawa manfaat bagi keberlangsungan dan kemajuan khususnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga," sebut Erry.

Sementara Kepala BKKBN Pusat dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Analisis Kependudukan Theodora Panjaitan mengatakan pasca alih kelola PKB dan PLKB dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah pusat dapat berjalan seauai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014.

"Diharapkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing seluruh pihak dapat turut merumuskan kebijakan dan strategi serta mempersiapkan seluruh perangkat pendukung yang dibutuhkan sekaitan dengan alih kelola PKB dan PLKB dari Pegawai ASN daerah menjadi pegawai ASN BKKBN," ujarnya.

Sekaitan pelaksanaan Program KKBPK pada tahun 2017 telah memasuki triwulan III, untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN dan daerah perlu diperkuat, terutama dalam hal penjabaran arah kebijakan dan dan strategi program KKBPK ke dalam berbagai kegiatan prioritas di seluruh tingkatan wilayah.

"Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diharapkan dapat menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat nasional dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD dan RKPD di daerah masing-masing," ucapnya.

Selain itu juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus dapat mengembangkan berbagai bentuk kegiatan prioritas untuk diimplementasikan di lini lapangan. Berbagai kegiatan implementatif/operasional yang bersumber dari APBN maupun APBD harus diintegrasikan.

"Guna pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia lebih baik," sebutnya.

Sebelumnya Panitia Penyelenggara Basarin Yunus Tanjung melaporkan tujuan umum kegiatan ini sebagai metode dalam pengelolaan dan pendayagunaan PKB/PLKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan salah satu tujuan khususnya sebagai wahana untuk memperkuat sinergitas lintas sektor di Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung program KKBPK sebagai usaha mewujudkan masyarakat berkualitas khususnya di provinsi Sumatera Utara," sebutnya.

Kegiatan yang dilaksanakan satu hari ini diikuti kurang lebih 223 orang yang berasal dari pimpinan lembaga pemerintah pusat dan Pemprovsu, para bupati/walikota, Kajari, Ketua DPRD, kepala dinas KB dan Sekretaris Dinas KB kabupaten/kota se Sumatera Utara, pejabat struktural dan fungsional perwakilan BKKBN Sumut, panitia pelaksana dan perwakilan PKB/PLKB se Sumatera Utara.

"2 orang mewakili 928 orang PKB/PLKB se Sumatera Utara diserahkan secara simbolis," kata Basarin yang juga Ka Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu.