ASAHAN - Pendafataran lelang seleksi pengisian jabatan tinggi pratama untuk 13 eselon II kembali diperpanjang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Hal ini dikarenakan jumlah calon pendaftar masih kurang. Ketua Tim Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Asahan, H Sofyan menjelaskan, pihaknya melakukan perubahan jadwal kegiatan seleksi penerimaan pendaftaran lelang jabatan hingga pekan depan.

"Kami perpanjang jadwal hingga 13 Juli 2017 karena pendaftar masih kurang," kata Sofyan, Selasa (4/7/2017).

Sofyan menjelaskan, perpanjangan waktu ini dilakukan karena hingga waktu yang ditentukan pendaftaran masih kurang, bahkan ada beberapa dinas yang sedikit peminat ASN untuk mengikuti lelang jabatan di dinas tersebut. Sekda menyontohkan seperti dinas sosial, perhubungan dan KB.

"Hingga Kini ada 54 ASN yang mendaftar dan kemungkinan akan terus bertambah. Untuk setiap dinas minimal 4 peserta," ucap Sofyan.

Ia pun menjelasakan untuk mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama harus memenuhi sejumlah ketentuan umum. Diantaranya harus Aparat Sipil Negara (ASN), pangkat serendahnya Pembina IV/a, memiliki pendidikan minimal sarjana, memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar, penilian presatsi kerja bernilai baik 2 tahun terakhir, pernah menduduki jabatan administrator paling singkat 2 tahun. Dan sejumlah kenetuan lainya.

Adapun jadwal perubahan seleksi jabatan sesuai nomor 09-Pansel/2017 telah dimulai pada 22 Mei 2017 hingga 13 Juli 2017 yang merupakan tahap pengumaman hingga tahap penyampain hasil penilian pada 16 Agustus 2017. Untuk informasi bisa mengujungi BKD Asahan di komplek kantor Bupati Asahan.

Jabatan yang dilelang yakni, Sekretaris DPRD Asahan, Kadis PU dan Penataan Ruang, Kadis Perumahan dan kawasan Permukiman, Kadis Kepemudaan, Olahraga, Kadis Perpustakaan, Kadis Lingkungan Hidup.

Kadis Kominfo, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kadis Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, Kadis Sosial, Kadis Koperasi dan Perdagangan, Kadis Perhubungan, Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik.