MEDAN - Sejak diintegrasikannya peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) ke BPJS Kesehatan, sebanyak 100 ribu orang terpotong dari data 353 ribu orang penerima Medan sehat. “Program Medan Sehat membiayai 353 ribu orang, tetapi ketika terintegrasi ke PBI itu justru hilang 100 ribu orang pesertanya. Inilah hari ini pemegang Medan Sehat ini yang lintang pukang, ribuan orang itu tidak bisa mendapatkannya lagi,” tegas HT Bahrumsyah anggota Komisi B DPRD Medan bernada geram dalam rapat evaluasi program triwulan pertama dan kedua antara Dinas Kesehatan Medan, Dinas Sosial Kota Medan dan Komisi B di ruang Komisi B DPRD Medan, Selasa (2/5/2017) kemarin.

“Saya tanya ke Dinas kesehatan, jadi itu katanya urusan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mana mungkin memotong orang,” ujarnya.

"Makanya, jika hari ini kita punya orang miskin yang dibantu oleh PBI 760 ribu hampir 770 ribu orang, artinya dibandingkan penduduk kota Medan 2.477.000 orang kita punya penduduk miskin yang dibiayai 30,07 persen. Ini fakta yang ada. Apakah ini orang miskin sudah selesai, tidak," ungkapnya.

“Ini di Medan Utara, ini saya bawa datanya. Ini rumahnya di atas air. Ini penduduk Kelurahan Belawan I yang dikategorikan pemukiman kumuh di Kota Medan. Yang rumahnya terbakar hampir ratusan kepala keluarga, ini tidak ada PBI nya," timpalnya kembali.

Dirinya juga mempertanyakan 800 ribu itu siapa saja pesertanya.

"Saya baru kemarin masuk 1000 orang itu dari Bagandeli, Medan Utara semua. Dan itu memang masyarakat prasejahtera,” paparnya di hadapan pimpinan rapat yang diketuai oleh Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan.

Pertanyaannya, lanjutnya, siapa yang menikmati PBI ini. Apa kerja Dinas Kesehatan Kota Medan ini, ini perlu. Diungkapkannya, dana yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan untuk biaya kapitasi satu bulan bukanlah sedikit, Rp10 miliar. Dari Rp10 miliar itu, 60 persen dialokasikan untuk pelayanan medis untuk 39 puskesmas yang ada di Medan.

Satu bulan itu untuk dana obat-obatan seluruh puskesmas yang ada sebesar Rp3,5 miliar. Hari ini, bagaimana puskesmas tidak membeli obat. Sementara Rp3,5 miliar perbulan didapat puskesmas kucuran dari kapitasi kali 6000 per puskesmas. Kenapa? Puskesmas pemerintah ini dipakai oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan.

Pertanyaannya hari ini kemarin kita lihat ada tambah kurang. Tambah kurang ada dari 248 ribu yang meninggal kita tanya ternyata ada sekitar 6000. Dan ini kuota sudah penuh, penuh dari mana, siapa yang masuk kuotanya. Apakah ini sudah bisa diuji bahwa ini orang-orangnya yang berhak menerima PBI.

“Kita mau lihat ada 42 pemukiman kumuh yang hampir semua berada di Medan Utara. Yang kemarin saya masukan Ibu Kadis bisa lihat datanya, di Bagan Deli Ujung, ke seberang lagi. Di sana tidak memiliki BPJS Kesehatan tidak punya PBI. Lalu apa tanggungjawab Dinas Kesehatan. Lalu puskesmas apa kerjanya. Ini persoalan,” cecarnya kepada Kadis Kesehatan Medan.

Dalam rapat itu turut hadir Kepala Dinas Sosial Endar Sutan Lubis, anggota Komisi B lainnya, Wakil Ketua Komisi B Edward Simanjuntak, Modesta Marpaung, M Nasir dan Asmui Lubis.