PADANGSIDIMPUAN - sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Pejuang Rakyat (AMP3R) mendatangi Kantor Walikota Padangsidimpuan, Kamis (2/1/2017). Meski tidak ada satupun pihak Pemko yang menanggapi, namun massa mensinyalir ada dugaan praktik korupsi di Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata setempat.
Dengan menggunakan kendaraan roda dua, meski tidak membawa massa yang ramai, Delapan orang dari lembaga AMP3R mendatangi Kantor Walikota Padansidimpuan untuk menyampiakan aspirasi mereka. Aksi yang dikordinator Rahmad Pasaribu dan kawan-kawan ini menuding pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan diduga ada melakukan penyelewengan anggaran dan terkesan korupsi.
"Kami sebagai anak negeri yang lahir dan tumbuh besar di Kota Padangsidimpuan ini, menaruh perhatian yang besar terhadap Kota kami tercinta ini.
Apalagi menyangkut perilaku korupsi, yang merugikan negara, masyarakat dan menghambat pembangunan dan kemajuan daerah kita ini," tukas Rahmad dan kawan-kawan di depan halaman Kantor Walikota, Kamis (2/2/2017).
Mereka menuding, perkembangan dan kemajuan Kota Padangsidimpuan disebabkan, masih adanya praktik KKN yang tumbuh subur, diantaranya yang mereka sinyalir terjadi di Disporabudpar.
Seperti pelaksanaan promosi wisata nusantara dalam dan luar negeri tahun anggaran 2014 senilai Rp64 juta, Rp73 juta di tahun 2015 dan Rp82 juta lebih di tahun anggaran 2016.
Selanjutnya, dugaan korupsi anggaran pengembangan kebudayaan dan pariwisata tahun 2014 senilai Rp300 juta, tahun 2015 Rp159 juta dan tahun anggaran 2016 sebesar Rp261 juta. Bukan itu saja, ungkap massa, pada program peningkatan sarana dan prasaran olahrag tahun anggaran 2014 sebesar Rp200 juta, tahun 2015 Rp135 juta dan tahun 2016 lalu sebanyak Rp2,5 Miluar lebih.
"Kemana semua biaya itu ditujukan, apa yang dilakukan mana fakta dan realisasinya," teriak massa bertanya.
Bahkan, terang massa pada tahun 2014 ada anggaran sebesar Rp 199 juta untuk pemasaran pariwisata Kota Padangsidimpuan. Padahal, Kota yang dikenal dengan sebutan 'Kota Salak' ini sangat minim tempat atau lokasi wisata.
"Juga dugaan korupsi pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka dengan anggaran sebesar Rp150 juta. Banguna dan tempat apa yang dilestarikan dengan anggaran sebesar itu," tanya mereka lagi.
Sayangnya, hampir setengah jam berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka, tidak ada satupun pihak dari Pemko Padangsidimpuan yang menerima dan menanggapi.
"Meski tidak ada yang menerima kami sudah turun untuk menyampaikan aspirasi kami demi kemajuan kota kami tercinta ini. Kami mengecam, melawan terhadap pemimpin yang mengangkani dan memperkosa hak-hak rakyat," pungkas massa sambil membubarkan diri dan akan kembali melakukan aksi yang sama.
