LABURA - Pembangunan titi beton Dana Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) diprotes warga karena pembangunan titi beton di daerah tersebut tanpa membangun parit.
Salah seorang warga, warga Dusun Kampung Lalang, S Tobing (65) menjelaskan, pengerjaan proyek tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya, pembangunan jembatan asal-asalan dan tidak bermanfaat bagi warga. Selain itu, proyek tersebut tidak memakai plang proyek.
"Masih banyak lagi di dusun ini yang sangat diharapkan warga untuk dibangun. Namun Kepala Desa Syaiful Tanjung berprinsip asal ada saja bukti fisik pengelolaan dana desa. Bayangkan saja, titi beton yang dibuat oleh kades, tidak ada parit. Kades malah bangun titi beton. Sementara jalan yang sebelumnya bagus, malah digali. Ada dua dwiker dibangun Kades di jalan Dusun III Kampung Lalang. Dan dwiker yang dibangun terlihat seperti belum selesai setengah badan jalan saja dan jelas mengganggu warga pengguna jalan. Itu sama saja buang uang dan tak bermanfaat untuk warga,” tandasnya.
Dia juga menyorot pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh Syaiful Tanjung. Menurutnya, pergantian perangkat desa yang dilakukan Syaiful telah bertentangan dengan surat edaran bupati.
“Surat edaran bupati jelas-jelas menyebutkan tidak dibolehkan mengganti perangkat desa sebelum perda keluar. Namun Kepala Desa sudah mengganti seluruh perangkat desa. Bahkan beberapa perangkat desa adalah keluarganya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Tarno. Menurut Tarno, pembuatan titi beton di dusun lain juga mengundang tanya warga. sebab lebar titi beton yang dibangun tidak sesuai dengan lebar parit.
“Pembuatan titi beton di dusun lain juga tidak sesuai dengan lebar parit. Lebar parit 7 meter sedangkan lebar titi beton yang dibuat hanya 5 meter sehingga pembuatan titi beton tidak sampai ke parit. Pembangunannya kan tidak cocok. Hingga kini pengerjaannya masih berjalan sedangkan anggarannya tahun 2016,” ujarnya kesal. Syaiful Tanjung yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku sedang menyelesaikan perdamaian warga. “Saya sedang menyelesaikan perdamaian warga ini. Nanti saja,” tutupnya.
Sekedar informasi, pengerjaan proyek tersebut bersumber dari Dana Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), tahun anggaran 2016 diprotes warga.
"Masih banyak lagi di dusun ini yang sangat diharapkan warga untuk dibangun. Namun Kepala Desa Syaiful Tanjung berprinsip asal ada saja bukti fisik pengelolaan dana desa. Bayangkan saja, titi beton yang dibuat oleh kades, tidak ada parit. Kades malah bangun titi beton. Sementara jalan yang sebelumnya bagus, malah digali. Ada dua dwiker dibangun Kades di jalan Dusun III Kampung Lalang. Dan dwiker yang dibangun terlihat seperti belum selesai setengah badan jalan saja dan jelas mengganggu warga pengguna jalan. Itu sama saja buang uang dan tak bermanfaat untuk warga,” tandasnya.
Dia juga menyorot pergantian perangkat desa yang dilakukan oleh Syaiful Tanjung. Menurutnya, pergantian perangkat desa yang dilakukan Syaiful telah bertentangan dengan surat edaran bupati.
“Surat edaran bupati jelas-jelas menyebutkan tidak dibolehkan mengganti perangkat desa sebelum perda keluar. Namun Kepala Desa sudah mengganti seluruh perangkat desa. Bahkan beberapa perangkat desa adalah keluarganya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Tarno. Menurut Tarno, pembuatan titi beton di dusun lain juga mengundang tanya warga. sebab lebar titi beton yang dibangun tidak sesuai dengan lebar parit.
“Pembuatan titi beton di dusun lain juga tidak sesuai dengan lebar parit. Lebar parit 7 meter sedangkan lebar titi beton yang dibuat hanya 5 meter sehingga pembuatan titi beton tidak sampai ke parit. Pembangunannya kan tidak cocok. Hingga kini pengerjaannya masih berjalan sedangkan anggarannya tahun 2016,” ujarnya kesal. Syaiful Tanjung yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku sedang menyelesaikan perdamaian warga. “Saya sedang menyelesaikan perdamaian warga ini. Nanti saja,” tutupnya.
Sekedar informasi, pengerjaan proyek tersebut bersumber dari Dana Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), tahun anggaran 2016 diprotes warga.