MEDAN - Setelah berkutat beberapa kali dalam sidang paripurna dan rapat dengar pendapat dengan instansi pemerintah dan swasta, Anggota DPRD Medan daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi wilayah Medan Timur, Perjuangan dan Tembung, Wong Chun Sen yang akrab disapa Tarigan, Selasa (27/12/2016) menyampaikan bahwa keluhan masyarakat di daerah pemilihannya masih didominasi permasalahan proyek perbaikan drainase.
“Dari hasil temuan kita dilapangan, banyak warga mengeluhkan dampak dari proyek perbaikan drainase. Mulai dari buruknya tata cara pengerjaan dan tanah bekas galian berserakan sampai ke badan jalan. Akibatnya debu dimana-mana,” kata Tarigan.
Jalan-jalan yang terkena dengan perbaikan drainase dan menimbulkan dampak ikutan seperti kemacetan lalu lintas dan debu terjadi di Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan. Keluhan warga lainnya, kata Tarigan terkait dengan layanan publik di kantor kelurahan.
“Masyarakat yang ingin berurusan dengan masalah kependudukan dan surat-surat belum mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintahan seperti di kantor kelurahan dan kantor kecamatan,” tandasnya.
Hasil reses dan banyaknya laporan dari masyarakat terkait layanan publik, kata Tarigan akan disampaikan dalam sidang paripurna dan ke pihak terkait agar apa yang dirasakan masyarakat minimal bisa diperbaiki.
“Untuk masalah perbaikan drainase dan dampak ikutan yang ditimbulkan, kita menyarankan pemborongnya melalui Pemko Medan agar benar-benar dalam menjalankan tugasnya. Karena, ada beberapa proyek drainase yang belum rampung betul sudah ditinggal begitu saja,” pungkas Tarigan dar Fraksi PDI Perjuangan ini.
“Dari hasil temuan kita dilapangan, banyak warga mengeluhkan dampak dari proyek perbaikan drainase. Mulai dari buruknya tata cara pengerjaan dan tanah bekas galian berserakan sampai ke badan jalan. Akibatnya debu dimana-mana,” kata Tarigan.
Jalan-jalan yang terkena dengan perbaikan drainase dan menimbulkan dampak ikutan seperti kemacetan lalu lintas dan debu terjadi di Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan. Keluhan warga lainnya, kata Tarigan terkait dengan layanan publik di kantor kelurahan.
“Masyarakat yang ingin berurusan dengan masalah kependudukan dan surat-surat belum mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintahan seperti di kantor kelurahan dan kantor kecamatan,” tandasnya.
Hasil reses dan banyaknya laporan dari masyarakat terkait layanan publik, kata Tarigan akan disampaikan dalam sidang paripurna dan ke pihak terkait agar apa yang dirasakan masyarakat minimal bisa diperbaiki.
“Untuk masalah perbaikan drainase dan dampak ikutan yang ditimbulkan, kita menyarankan pemborongnya melalui Pemko Medan agar benar-benar dalam menjalankan tugasnya. Karena, ada beberapa proyek drainase yang belum rampung betul sudah ditinggal begitu saja,” pungkas Tarigan dar Fraksi PDI Perjuangan ini.