JAKARTA - Pencopotan Ketua DPR Ade Komarudin dari kursinya masih menyisakan tanda tanya di publik. Kendati pergantian Ketua DPR menjadi kewenangan partai politik, tetap saja pergantian mantan aktivis HMI itu menyisakan misteri.

Pelan tapi pasti, sejumlah informasi mulai terkuak di publik. Permintaan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman saat sidang paripurna yang mengagendakan pelantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Rabu (30/11/2016) tentang alasan pergantian Ade Komarudin hingga kini belum terjawab.Benny mempertanyakan alasan Fraksi Partai Golkar mencopot Ade Komarudin dari jabatannya.

"Tapi apakah salah kami bertanya, apa alasan partai, mengapa yang bersangkutan (Ade Komarudin) diberhentikan? Apa alasan pergantian ini, supaya publik tahu?" kata Benny dalam sidang paripurna DPR.

Pertanyaan itu pula yang hingga kini masih misterius. DPP Partai Golkar hingga saat ini tidak memberikan alasan yang utuh atas pergantian Ade Komarudin.

DPP Partai Golkar justru hanya menekankan aspek dari sisi Setya Novanto yang nama baiknya dipulihkan pasca-kasus "Papa Minta Saham" akhir tahun lalu itu setelah permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait UU ITE dan UU Tipikor dikabulkan Mahkamah.

Sumber di internal Fraksi Partai Golkar secara lugas menyebut sejumlah alasan mengapa Akom dicopot dari jabatan tertinggi di DPR tersebut. Menurut politisi senior Partai Golkar yang enggan namanya disebut itu mengungkapkan, pergantian Akom sebenarnya ingin menyelamatkan nama baik Akom. "Pergantian ini justru untuk menyelamatkan nama baik Akom," ungkap sumber tersebut.

Sumber tersebut menyebutkan, Akom sebenanrya terancam mosi tidak percaya dari anggota DPR. Dia menyebutkan kasus RUU Pertembakauan yang tak kunjung dibawa ke sidang paripurna DPR serta soal polemik mitra kerja BUMN dari Komisi VI ke Komisi XI menjadi pemicunya.

"Jangan salah, ada rencana mosi tidak percaya dari anggota DPR. Makanya pergantian ini justru ingin menyelamatkan Akom," tambah sumber tersebut.

Faktor lainnya yang sifatnya eksternal, kolega Akom itu mengungkapkan sikap Akom yang menerima Habib Rizieq Shihab audiensi di DPR pada 17 November 2016 lalu menjadi pemicu dari sisi ekternal pencopotan Akom. "Sebab lainnya, sikap Akom yang menerima Habib Rizieq dan habib-habib ke DPR menjadi catatan serius," tambah sumber itu.

Pertemuan Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Habib Rizieq Shihab dengan Pimpinan DPR formasi lengkap yang langsung dipimpin Ade Komarudin memang cukup menarik.

Pasalnya, di hari-hari itu, Presiden menggelar safari politik ke sejumlah lembaga pertahanan dan keamanan, ormas Islam serta sejumlah tokoh. Di saat bersamaan, tidak sedikit publik meminta agar Presiden juga mengundang Habib Rizieq.

Pertemuan Pimpinan DPR yang langsung dipimpin Ade Komarudin itu memang mencolok perhatian publik. Pertemuan tersebut cenderung antitesa dari langkah Presiden yang menggalang dukungan di luar GNPF MUI. Dalam pertemuan tersebut, Rizieq menyampaikan keluhan soal penanganan aksi pada 411.Saat pertemuan tersebut, Akom merespons keluhan Habib Rizieq.

Menurut dia, DPR melalui alat kelengkapannya akan mengkomunikasikan ihwal keluhan GNPF MUI terkait aksi 411. "Pasti akan kami komunikasikan kepada para anggota tentang hak itu, karena itu memang hak anggota dan kami akan komunikasikan pesan para ulama dan habib yang tergabung dalam GNPF MUI dan akan kami komunikasikan pada rapat konsultasi dan pimpinan fraksi," kata Akom saat itu.

Proses pergantian serta pelantikan Setya Novanto yang terasa dikebut juga menimbulkan rumor soal upaya pengamanan aksi 212. Pergantian Setya Novanto tidak terlepas dari upaya memastikan DPR tidak membuka peluang demontran masuk di area kompleks Parlemen. "Percepatan pelantikan ini tidak terlepas dari momentum aksi 212 yang akan digelar pada Jumat (2/12/2016)," ucap sumber lain di Parlemen. ***