MEDAN- Peringatan Hari Tahun Kors Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang
diperingati setiap 29 November, diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan oleh aparatur pemerintah. Namun sayangnya, di hari jadi ke 45, pelayanan ini masih menjadi peluang yang dimanafaatkan oknum tertentu sebagai sumber penghasilan.Untuk diketahui, baru-baru ini kepolisian menangkap aksi pungutan liar
melalui operasi tangkap tangan (OTT), di beberapa instansi. Seperti Jembatan Timbang Sibolangit dan di Dinas kebesihan Kota Medan,
"Kinerja aparatur pemerintah di Sumut masih belum seperti yang jadi prioritas Pemprovsu yakni good governance. Pelayanan aparatur masih perlu ditekan dari pimpinannya,"kata pengamat kebijakan dan anggaran,Elfenda Ananda, Selasa (29/11/2016).
Jika hal ini tidak ada tekanan dari pimpinan agar memaksimal maka pelayanan akan lambat. "Sama seperti situasi saat ini yang pada takut melakukan pungutan liar. Karena adanya tekanan dari presiden,"ujarnya.
Dia juga mengaku khawatir, jika nanti pemerintahan berubah dan agak lengah tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pungli lagi. Karena hingga saat ini, belum ada kesadaran yang memang muncul dari aparatur untuk melakukan perbaikan pelayanan pada masyarakat secara tulus.
"Revolusi mental belum menyentuh aparatur pemerintah,"ujarnya. Organisasi Korpri yang menempel dalam birokrasi pemerintahan daerah selama ini, meski mendapat anggaran namun belum mampu menjadi ujung tombak bagi perbaikan sistem pelayanan publik.
"Pelayanan kepada masyarakat masih menjadi peluang tambahan penghasilan bagi aparatur. Masih banyak pelayanan yang harusnya menjadi kewajiban bg kerjakan. Namun, pada praktiknya merupakan beban bagi mereka,"ujar El sapaan akrab Elfenda.
Memang sebutnya, untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, tidak
mudah. Karena sistemnya belum mendukung. Sebab masih ada peluang untuk menyalahgunakan sistem yang dibuat. Namun dengan komitmen dari aparatur pemerintah, pelayanan tersebut bisa dimaksimalkan dan menjadi
prioritas.
diperingati setiap 29 November, diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan oleh aparatur pemerintah. Namun sayangnya, di hari jadi ke 45, pelayanan ini masih menjadi peluang yang dimanafaatkan oknum tertentu sebagai sumber penghasilan.Untuk diketahui, baru-baru ini kepolisian menangkap aksi pungutan liar
melalui operasi tangkap tangan (OTT), di beberapa instansi. Seperti Jembatan Timbang Sibolangit dan di Dinas kebesihan Kota Medan,
"Kinerja aparatur pemerintah di Sumut masih belum seperti yang jadi prioritas Pemprovsu yakni good governance. Pelayanan aparatur masih perlu ditekan dari pimpinannya,"kata pengamat kebijakan dan anggaran,Elfenda Ananda, Selasa (29/11/2016).
Jika hal ini tidak ada tekanan dari pimpinan agar memaksimal maka pelayanan akan lambat. "Sama seperti situasi saat ini yang pada takut melakukan pungutan liar. Karena adanya tekanan dari presiden,"ujarnya.
Dia juga mengaku khawatir, jika nanti pemerintahan berubah dan agak lengah tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pungli lagi. Karena hingga saat ini, belum ada kesadaran yang memang muncul dari aparatur untuk melakukan perbaikan pelayanan pada masyarakat secara tulus.
"Revolusi mental belum menyentuh aparatur pemerintah,"ujarnya. Organisasi Korpri yang menempel dalam birokrasi pemerintahan daerah selama ini, meski mendapat anggaran namun belum mampu menjadi ujung tombak bagi perbaikan sistem pelayanan publik.
"Pelayanan kepada masyarakat masih menjadi peluang tambahan penghasilan bagi aparatur. Masih banyak pelayanan yang harusnya menjadi kewajiban bg kerjakan. Namun, pada praktiknya merupakan beban bagi mereka,"ujar El sapaan akrab Elfenda.
Memang sebutnya, untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, tidak
mudah. Karena sistemnya belum mendukung. Sebab masih ada peluang untuk menyalahgunakan sistem yang dibuat. Namun dengan komitmen dari aparatur pemerintah, pelayanan tersebut bisa dimaksimalkan dan menjadi
prioritas.