JAKARTA - Ketua DPR RI, Ade Komarudin berharap, elite politik tidak mengintervensi penegak hukum yang sedang dijalankan oleh Basuki Tjahjapurnama alias Ahok.

Hal itu ia katakan kepada wartawan terkait rencana gelar perkara yang akan dilakukan Bareskrim hari ini, Selasa (15/11/2016).

“Pernyataan Presiden Jokowi jelas bahwa beliau, dalam hal ini konsisten untuk tidak akan mengintervensi penegak hukum dalam kasus Ahok. Dan itu diucapkannya berulang-ulang di berbagai forum, baik saat bertemu dengan Kapolri, ulama bahkan partai politik. Saya masih meyakini presiden konsisten atas ucapannya itu," ujar Akom.

Ia pun berharap pihak kepolisian juga dapat bersikap yang sama dengan presiden. Mampukah Polri memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Karena kalau hal itu tidak terpenuhi, maka polisi sendiri yang akan repot.

Begitupun halnya kepada para ulama, politisi Partai Golkar ini yakin ulama dapat menenangkan dan menentramkan umatnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Untuk masyarakat sendiri, silakan sampaikan pendapat, pandangan dan sikap, tapi jangan anarkis. Tolong perhatikan kesatuan dan persatuan nasional. Seperti aksi damai 4 November lalu, sampai jam 6 sore kan berlangsung damai," tukasnya.

"Banyak yang memungut sampah, itu kan tanda baik. Karena menurut informasi yang saya dengar, aksi damai kemarin merupakan yang terbesar dalam sejarah dan paling damai. Demo tahun 1998 saja kalah besar dengan ini. Karena apa? Ini bukan urusan politik, yang memotivasi mereka. Mereka hanya tidak ingin agamanya dihina seseorang. Dan itu hak setiap orang. Agama apapun tidak boleh dihina,”paparnya lagi.

Masih kata Akom, masalah agama merupakan hal yang sangat sensitif. Jangan kita serempet sedikitpun walaupun kita merasa benar, apalagi dalam masa Pilkada DKI. Terlebih lagi yang diserempet adalah agama yang bukan merupakan agamanya.

"Oleh karena itu, kita berharap agar para elite politik jangan bermain-main dengan agama apapun untuk kepentingan Pilkada. Sangat sensitif," pungkas Akom. ***