BINJAI - Ketua Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPRD Kota Binjai, Rudi Alfahri Rangkuti, meminta jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Sari diisi golongan atau kalangan professional dibidangnya.
“Semua pengelola PDAM ke depannya harus diisi oleh orang-orang yang professional dibidangnya. Jangan asal comot saja, karena ini berkaitan dengan kualitas pelayanan PDAM Tirta Sari yang sejauh ini dirasakan masih belum optimal, ” ujar Rudi Alfahri Rangkuti saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/902016) siang.
Tidak hanya itu, Rudi juga menyoroti kinerja PDAM Tirta Sari yang semakin merosot. Mulai dari pipa bocor, hingga mesin pompa yang rusak. Sehingga membuktikan bobroknya kinerja perusahaan semi plat merah tersebut.
“Tadi pagi, saya melihat sendiri di dekat rumah saya ada pipa yang bocor. Akibatnya banyak air yang terbuang percuma ke dalam parit, " ungkapnya.
Menurutnya, kurang maksimalnya kinerja PDAM juga banyak disebabkan oleh penempatan SDM yang tidak tepat serta membludaknya jumlah karyawan di PDAM yang diatas ketentuan normal. Imbasnya, pelayanan kepada masyarakat yang mencapai 11.000 pelanggan menjadi terganggu.
“Jika jumlah pelanggan 1.000 orang, maka jumlah pegawai yang melayani harus 6 orang saja dan tidak boleh lebih dari itu karena begitulah ketentuannya," terang politisi partai berlambang matahari itu.
“Semua pengelola PDAM ke depannya harus diisi oleh orang-orang yang professional dibidangnya. Jangan asal comot saja, karena ini berkaitan dengan kualitas pelayanan PDAM Tirta Sari yang sejauh ini dirasakan masih belum optimal, ” ujar Rudi Alfahri Rangkuti saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/902016) siang.
Tidak hanya itu, Rudi juga menyoroti kinerja PDAM Tirta Sari yang semakin merosot. Mulai dari pipa bocor, hingga mesin pompa yang rusak. Sehingga membuktikan bobroknya kinerja perusahaan semi plat merah tersebut.
“Tadi pagi, saya melihat sendiri di dekat rumah saya ada pipa yang bocor. Akibatnya banyak air yang terbuang percuma ke dalam parit, " ungkapnya.
Menurutnya, kurang maksimalnya kinerja PDAM juga banyak disebabkan oleh penempatan SDM yang tidak tepat serta membludaknya jumlah karyawan di PDAM yang diatas ketentuan normal. Imbasnya, pelayanan kepada masyarakat yang mencapai 11.000 pelanggan menjadi terganggu.
“Jika jumlah pelanggan 1.000 orang, maka jumlah pegawai yang melayani harus 6 orang saja dan tidak boleh lebih dari itu karena begitulah ketentuannya," terang politisi partai berlambang matahari itu.