Ekonomi Negara Loyo, Kenaikan Gaji DPRD tidak Tepat

Ekonomi Negara Loyo, Kenaikan Gaji DPRD tidak Tepat
Ilustrasi
Rabu, 07 September 2016 19:24 WIB
Penulis: Yusuf Ahmad
MEDAN - Kenaikan gaji DPRD yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi terus mendapat banyak kritik. Sebab, kenaikan gaji DPRD tersebut dipandang kurang layak, menimbang minimnya prestasi DPRD dan perekonomian negara yang sedang lemah.‎"Saya pikir kita harus lebih akurat, efektif dan efisien menggunakan anggaran daerah yang semakin terbatas ini. Prestasi berbanding lurus dengan pendapatan itu adalah ideal, jangan sampai rakyat semakin susah namun gaji dewan naik terus," ujar Ketua Gerakan Muda (Gema) Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumut, Fajri Siregar saat ditemui oleh GoSumut, Rabu (7/9/2016).

Menurutnya, jika kenaikan DPRD tidak menimbang kondisi perekonomian negara dan prestasi anggota DPRD itu sendiri, dikhawatirkan semakin menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di Indonesia.

"Hal ini akan menyebabkan tingginya simpangan sosial ekonomi yang akan berakibat naiknya kejahatan, prostitusi dan penyakit sosial lainnya," ucapnya.

Ads
Untuk itu, Fajri menekankan kenaikan gaji anggota DPRD harus berpatok pada prestasi dan pendapatan asli daerah (PAD).

"Misalnya kenaikan gaji anggota DPRD kota dianggap layak mengingat naiknya PAD daerah dan banyaknya prestasi yang telah dihasilkan dalam bentuk kebijakan yang disusun bersama pemerintah kota," jelasnya.

"Nah bisa saja kenaikan gaji ini di ganti dengan adanya tunjangan prestasi dewan yang parameternya harus dinilai dari banyak hal termasuk keaktifan anggota DPRD," tambahnya.
Editor : Arif
Kategori : Gonews Group, Politik, Pemerintahan, Umum, Medan
www www