MEDAN - Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Medan, Landen Marbun, menilai sudah saatnya Wali Kota Medan merasa prihatin kepada Kadis Pendidikan. Sehingga hal ini tidak menjadi masalah yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, pemerintah pusat saat ini sedang giat belanja pendidikan di atas 20 persen, namun Dinas Pendidikan justru tidak berani mendistrubusikan anggaran untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan guru.
Landen Marbun, mengingatkan tingginya SiLPA di Dinas Pendidikan menunjukkan kinerja Kadisnya sangat buruk. Untuk itu dia mengancam akan meninjau ulang anggaran-anggaran di Dinas Pendidikan pada P-APBD 2017.
“Jika terlalu banyak SiLPA-nya untuk apa minta tambah anggaran. Kita ingin dana tunjangan profesi guru itu disalurkan lah. Karena kita ingin kualitas pendidikan di Medan bisa disejajarkan dengan kota-kota di Pulau Jawa,” jelas Landen menjawab GoSumut, Selasa (23/8/2016) sore.
Landen berjanji akan menggalang suara anggota dewan untuk mengkoreksi anggaran di Dinas Pendidikan, termasuk kinerja dinasnya.
“Kita akan galang suara dari anggota dewan, apakah kita masih perlu memberikan dukungan yang kuat untuk Kepala Dinas Pendidikan. Saya rasa hal ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
“Jika terlalu banyak SiLPA-nya untuk apa minta tambah anggaran. Kita ingin dana tunjangan profesi guru itu disalurkan lah. Karena kita ingin kualitas pendidikan di Medan bisa disejajarkan dengan kota-kota di Pulau Jawa,” jelas Landen menjawab GoSumut, Selasa (23/8/2016) sore.
Landen berjanji akan menggalang suara anggota dewan untuk mengkoreksi anggaran di Dinas Pendidikan, termasuk kinerja dinasnya.
“Kita akan galang suara dari anggota dewan, apakah kita masih perlu memberikan dukungan yang kuat untuk Kepala Dinas Pendidikan. Saya rasa hal ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.