MEDAN - Anggota Komisi D DPRD Medan Ir Sahat B Simbolon mendesak Dinas TRTB Kota Medan berani menindak tegas bangunan melanggar izin dan memberi sanksi berat kepada pemilik bangunan yang menyalah di kota Medan. Tindakan tegas dinilai sangat perlu guna memberikan efek jera serta menjaga estetika kota.
“Pemko Medan dalam hal ini Dinas TRTB kita ingatkan harus berani dan jangan dikendalikan pihak pengembang (developer) terkait pendirian bangunan. Dinas TRTB harus tegas untuk mengatur estetika kota yang saat ini dinilai semakin semrawut,” ujar Sahat Simbolon, Senin (13/6/2016).
Menurut Sahat Simbolon selaku politisi Gerindra, Kota Medan semakin dipadati bangunan yang melanggar izin bahkan sudah merusak keindahan kota. Selain itu kata Sahat, Pemko Medan dipastikan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Surat izin mendirikan bangunan (SIMB). Untuk itu, petugas Dinas TRTB harus melakukan pengawasan maksimal dan bertindak tegas untuk penyelamatan PAD dan keindahatn kota. “Jangan seperti selama ini, Dinas TRTB terkesan mengikuti keinginan pihak pengembang dan mengesampingkan aturan,” sebut Sahat. Seperti halnya bangunan di Jalan Kejaksaan depan kantor KPU Medan, kata Sahat, bangunan megah berdiri tanpa penindakan Dinas TRTB. Pada hal bangunan tersebut diduga melanggar SIMB, rolilen dan jalur hijau. Terkait hal itu, Sahat mendesak Dinas TRTB agar membongkar bangunan tersebut dan disesuaikan fengan ketentuan yang berlaku. Pantauan GoSumut, kondisi bangunan berlantai 3 persis di pinggir sungai dan ditutupi pagar seng. Terkait bangunan itu, Sahat mengatakan, pemilik bangunan dan Dinas TRTB akan segera dipanggil guna dimintai keterangan terkait pendirian bangunan. “Komisi D nantinya akan merekomendasikan hasil rapat degar pendapat terkait tindakan atau sanksi yang diberikan,” jelasnya. ***