JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, reformasi birokrasi merupakan program utama dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinator Pendayagunaan Aparatur Negara Instansi Pusat di Ruang Sriwijaya Kantor KemenPANRB Jakarta, Selasa (16/02/2016).

"Reformasi birokrasi kita jadikan program prioritas utama, karena sudah tertera dengan jelas dalam 9 agenda Presiden yang tentunya sudah tidak asing yakni, Nawa Cita. Dan selanjutnya telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2015-2019," terang Menteri PANRB dalam sambutanya.

Menurut Menpan, dalam Musrenbag Nasional tahun 2015 yang lalu, pemerintah juga sudah menegaskan, bahwa tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi yang diperlukan dalam mencapai strategi pembangunan nasional.

Terkait hal tersebut Menteri PANRB juga menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan setidaknya tiga sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. Ketiganya yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik dengan baik dan berkualitas.

"Beberapa kemajuan yang sudah kita capai terkait indikator sasaran reformasi birokrasi yakni, mewujudkan birokrasi yang akuntabel, dimana terdapat peningkatan rata-rata nilai hasil evaluasi kinerja tingkat K/L dari 64,70 persen pada tahun 2014 menjadi 65,82 persen ditahun 2015," jelasnya.

Pencapaian kedua menurut Menteri PANRB Yuddi Chrisnandi adalah, pihaknya telah melakukan percepatan dan penataan organisasi dalam Kabinet Kerja yang diikuti dengan kebijakan pembubaran 12 lembaga non struktural. "Dan pencapaian ketiga guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sejak tahun 2014 telah dilaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang hasilnya beberapa inovasi baru kita mendapat penghargaan kelas dunia yaitu United Nations Public Service Award (UNSPa) 2015," pungkasnya. (**/dnl)