Pemerintah Akui Belum Maksimal Perhatikan Para Difabel, Ini Buktinya

Pemerintah Akui Belum Maksimal Perhatikan Para Difabel, Ini Buktinya
Menteri Yohana Yembisa saat deklarasi Pangkalpinang menuju kota layak anak. (detik.com)
Minggu, 18 September 2016 08:00 WIB
PANGKALPINANG - Menteri PPPA Yohana Susana Yembise mengakui, perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas masih kurang. Diantara buktinya, banyak tempat-tempat umum yang belum memberikan fasilitas memadai bagi para difabel.

"Ini salah satu kelemahan dari pemerintah bagaimana memperhatikan disabilitas, terutama fasilitas mereka," kata Yohana usai deklarasi Pangkalpinang menuju kota layak anak di Tamansari, Pangkalpinang, Babel, Sabtu (19/6/2016), seperti dikutip Goriau dari detik.com.

Apalagi menurut Yohana, saat ini kesadaran masyarakat untuk peduli kepada para difabel juga masih rendah. Cara pandang masyarakat Indonesia, menurutnya, masih membedakan antara difabel dan tidak difabel. Pemikiran inilah yang menurutnya harus diubah.

"Khusus untuk anak-anak, kita harus memperhatikan tumbuh kembang mereka. Kami mohon kepada Pemda di seluruh Indonesia untuk memperhatikan kebutuhan anak dan penyandang disabilitas. Setiap warga negara harus diperhatikan tanpa diskriminasi," urainya.

Ads
Sebetulnya saat ini regulasi tentang kekerasan terhadap anak sudah cukup tegas. Hanya saja jumlah pelaku kekerasan masih banyak.

Untuk itu ia menekankan pentingnya sosialisasi dan advokasi di daerah-daerah. Warga harus diedukasi agar tidak melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak. Mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri dan tegas tak harus dengan cara kekerasan.

Dia juga telah menyiapkan Satgas Perempuan dan Anak. Di beberapa daerah, satgas ini sudah berjalan dan membantu Kementerian PPPA dalam mengadvokasi warga agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Selain sosialisasi, Satgas Perempuan dan Anak ini juga membantu mencari solusi agar anak-anak tidak tereksploitasi.

"Jangan melakukan kekerasan pada anak, apapun bentuknya. Itu juga termasuk indikator untuk menjadi kabupaten/kota layak anak," tegas menteri asal Papua ini.***
Editor:sanbas
Sumber:detik.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww