Jokowi: Yang Dipangkas Bukan Anggaran Infrastruktur, Tapi Dana Perjalanan Dinas, Belanja Barang dan Biaya Rapat

Jokowi: Yang Dipangkas Bukan Anggaran Infrastruktur, Tapi Dana Perjalanan Dinas, Belanja Barang dan Biaya Rapat
Presiden Jokowi
Selasa, 30 Agustus 2016 23:04 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan pemotongan anggaran hingga penundaan transfer dana ke daerah tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebab, anggaran yang dipotong bukanlah belanja modal atau pun infrastruktur.

"Yang dipotong ini betul-betul yang tak efisien, perjalanan dinas, belanja barang yang tak perlu, kemudian biaya rapat-rapat yang juga terlalu besar," kata Jokowi di, Jakarta, Selasa (30/8/2016), seperti dikutip dari Kompas.com.

Jokowi meyakini target pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tetap tercapai. Menurut Jokowi, semuanya sudah dikalkulasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sesuai kalkulasi Menkeu terakhir tak akan mempengaruhi," ujar Jokowi.

Ads
Kepala Negara menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 20 persen bergantung pada APBN. Sisanya, banyak sumber keuangan yang bisa dipakai untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Yang lain dari swasta, dari BUMN dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk dari arus uang yang masuk. Banyak hal yang mempengaruhi," ucap Jokowi.

Pemerintah Jokowi memutuskan memotong anggaran Rp 133,8 triliun, sebanyak Rp 68,8 triliun dari jumlah tersebut adalah anggaran transfer ke daerah. 

Tak hanya itu, ada 169 daerah yang DAU-nya ditunda pemerintah dengan total senilai Rp 19,418 triliun.

Pemangkasan dan penundaan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada Rp 218 triliun di bawah target.

"Dari swasta, dari BUMN, dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk, dari arus uang yang masuk, banyak hal yang mempengaruhi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan besaran anggaran APBN-P 2016 yang dihemat, dari Rp 133,8 triliun menjadi Rp 137,6 triliun.

Penghematan tersebut terdiri dari pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun serta penundaan penyaluran (carry-over) transfer daerah sebesar Rp70,1 triliun.***
Editor:sanbas
Sumber:kompas.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww