Damayanti Sebut Pimpinan Komisi V DPR Minta Kompensasi Rp10 Triliun, Ancam Persulit Kementerian PUPR Jika Tak Dipenuhi

Damayanti Sebut Pimpinan Komisi V DPR Minta Kompensasi Rp10 Triliun, Ancam Persulit Kementerian PUPR Jika Tak Dipenuhi
Damayanti Wisnu Putranti. (kompas.com)
Senin, 15 Agustus 2016 18:55 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, menyebut adanya kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dengan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam kesepakatan tersebut, pimpinan Komisi V DPR meminta agar Kementerian PUPR menyetujui usulan program aspirasi yang diajukan anggota Komisi V sebesar Rp10 triliun.

Jika tidak, menurut Damayanti, pimpinan Komisi V mengancam akan mempersulit Kementerian PUPR dalam pengusulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN).

Hal itu dikatakan Damayanti saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/8/2016). Damayanti didakwa menerima suap dari pengusaha terkait pengusulan program aspirasi di Maluku.

Ads
"Jadi, kalau Kementerian PUPR tidak bisa menampung permintaan Komisi V, maka penandatanganan R-APBN tidak akan dilakukan, pimpinan tidak mau melanjutkan rapat dengar pendapat dengan Kementerian," ujar Damayanti kepada Majelis Hakim.

Menurut Damayanti, kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat tertutup di ruang Sekretariat Komisi V DPR. Rapat ini dikenal dengan istilah ''rapat setengah kamar''.

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan Komisi V DPR, masing-masing Ketua Kelompok Fraksi, dan pejabat dari Kementerian PUPR, salah satunya yakni, Sekretaris Jenderal PUPR Taufik Widjojono.

"Anggota Komisi tidak dilibatkan dalam rapat tertutup," kata Damayanti.

Pada awalnya, menurut Damayanti, pimpinan Komisi V DPR meminta kompensasi Rp10 triliun, karena Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp100 triliun.

Namun, angka tersebut tidak disetujui. Angkanya pun turun menjadi Rp7 triliun, Rp5 triliun, sampai akhirnya disepakati Rp2,8 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, ditentukan juga fee atau kompensasi yang akan diperoleh setiap anggota Komisi V.

Selain itu, disepakati bahwa setiap anggota memiliki jatah aspirasi Rp50 miliar, Kapoksi memiliki jatah Rp100 miliar, sementara pimpinan Komisi V mendapat jatah hingga Rp450 miliar.***
Editor:sanbas
Sumber:kompas.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww