JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan bahwa pemerintah akan merasionalisasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang tidak kompeten. Pemerintah ingin agar semua ASN lulusan sarjana. Namun bukan berarti ASN atau PNS non sarjana atau lulusan SMA terkena rasionalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Yuddy dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpanda) di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat seperti dikutip dari keterangan resminya. Dalam acara tersebut hadir seluruh Deputi Kementerian PANRB, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar, Sekda Kota Bukittinggi Yuen Karnova, dan seluruh jajaran SKP Provinsi Sumatera Barat.

“Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal," kata Yuddy Chrisnandi.

Meski begitu, lanjut Yuddy, pemerintah tidak akan memberhentikan ASN yang bukan lulusan sarjana. PNS yang akan dirasionalisasi atau dipensiundinikan merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Yuddy mengatakan, realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada tahun 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. "Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten," ujar Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta (Unas) ini.

Menurutnya, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, akan sulit bererkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk.

"Dengan situasi dan sistem yang buruk tidak mungkin negara kita menjadi daya tarik bagi para pelaku ekonomi bisnis, baik dalam maupun luar negeri," kata Yuddy.***