SERGAI - Sebagai salah satu Lokasi Prioritas (Lokpri) dalam penyelarasan program pembangunan tahun 2021 di wilayah perbatasan, Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mendapat kunjungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Minggu (22/11/2020).
Plt Sekretaris BNPP RI Dr. Suhajar Diantoro M.Si disambut Pjs Bupati Sergai Ir. H. Irman M.Si didampingi Sekdakab Sergai H.M.Faisal Hasrimy AP.MAP.
Pjs Bupati menyebutkan Desa Bagan Kuala merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, sekaligus terdapat Pulau Berhala, salah satu pulau terluar Indonesia.
“Untuk Pulau Berhala ini, bukan hanya dijadikan sebagai pertahanan namun juga menjadi lokasi budidaya. Kawasan ini akan dibagi dengan beberapa fungsi, untuk itu kami sudah membuat program-program skala prioritas dan nantinya aspek pariwisata aspek lingkungan dan aspek transportasi adalah beberapa usulan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada pemerintah," ujarnya.
"Semoga program prioritas wilayah perbatasan tersebut akan membuktikan kepada kita bahwa pembangunan di Indonesia khususnya di Sergai tidak hanya berada di kawasan daratan tetapi juga kawasan-kawasan perairan dan sebagainya," sambung Irman.
Irman mengatakan, seluruh pihak harus memberikan komitmen terbaik dalam mendukung program pengembangan wilayah perbatasan ini khususnya di Kecamatan Tanjung Beringin agar menjadi lebih maju dan layak menjadi beranda negara dengan semaksimal mungkin.
Dirinya juga berharap agar mendapat respons positif dari seluruh jajaran Pemkab dan masyarakat Sergai agar hal ini dapat segera terwujud.
"Sekali lagi kami sampaikan apresiasi kepada rombongan tim BNPP yang hadir langsung ke tempat kami yang sederhana ini, semoga kunjungan menjadi sebuah kenangan yang indah dan mendapatkan informasi-informasi aktual tentang apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan di Kabupaten Sergai khususnya di Kecamatan Tanjung Beringin.
Sementara Sekdakab Sergai menilai, kehadiran tim BNPP membawa angin segar bagi Kabupaten Sergai khususnya Kecamatan Tanjung Beringin.
"Harapan kami kunjungan ini dapat membawa perubahan khususnya di Kecamatan Tanjung Beringin sebagai daerah perbatasan langsung dan semua program yang kita usulkan dapat segera terealisasi. Pada hari ini juga kita melakukan kegiatan peninjauan wilayah pesisir pantai serta pembagian masker kepada masyarakat menindaklanjuti himbauan pemerintah dalam rangka menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19 khususnya di wilayah pariwisata," pungkas Faisal.
Plt. Sekretaris BNPP RI Dr. Suhajar Diantoro, menyebut Kecamatan Tanjung Beringin merupakan salah satu dari 222 Lokpri se-Indonesia.
"Terdapat 56 Lokpri yang akan ditangani pada tahun 2021 di mana Kecamatan Tanjung Beringin salah satunya. Fokus pembangunan kawasan perbatasan meliputi segmen batas, pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara), PKSN (Pusat Kawasan Strategis Nasional), Lokpri dan PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar). Kecamatan Tanjung Beringin memiliki 1 PPKT Tidak Berpenduduk yaitu Pulau Berhala yang akan ditangani dari sisi pertahanan dan keamanan (Hankam). Pulau Berhala saat ini relatif tidak memiliki permasalahan apapun dengan negara lain," paparnya.
Pembangunan infrastruktur, lanjut Suhajar, adalah fokus penanganan di Tanjung Beringin.
Ia menyebut, Presiden Jokowi ingin menjadikan batas negara sebagai beranda muka negara sehingga pemerintah pusat akan mengintervensi pembangunan di daerah tersebut dengan mengalokasikan anggaran khusus di samping APBD sehingga kawasan perbatasan menjadi lebih maju.
"Perlu kami sampaikan bahwa terdapat 33 rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di Kecamatan Tanjung Beringin, termasuk di dalamnya ada 6 rencana kegiatan di Pulau Berhala. Saya ingin di antara 33 kegiatan tersebut dapat dibahas dan ditentukan bersama, mana yang dapat menjadi program pengungkit atau trigger agar dapat memudahkan peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat sehingga akan menjadi multiflyer effect bagi pembangunan di Kabupaten Sergai itu sendiri," harap Suhajar.
Selain itu, kemampuan memetakan potensi yang ada, sebutnya lagi, juga dapat dikembangkan menjadi kunci memajukan suatu daerah.
“Sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian, agar dijadikan fokus. Untuk itu infrastruktur yang wajib harus kita selesaikan terlebih dahulu dalam mendukung 3 sektor tersebut karena pembangunan infrastruktur membuka keterpencilan.
Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, serta infrastruktur layanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, sanitasi, listrik dan lainnya,” sebutnya.
Hadir dalam kegiatan ini Camat Tanjung Beringin Syafruddin, S.Sos, Forkopimda, para asisten, kepala OPD, pengelola objek wisata, kepala desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat.