MEDAN - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), mencatat 512 laporan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Angka tersebut merupakan laporan yang diterima DKPP terkait pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada hingga Bulan November 2020.

"Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara (Sumut) menduduki peringkat pertama laporan terbanyak se-Indonesia mengalahkan provinsi Papua," ujar Kapala DKPP, Prof Muhammad Alhamdi pada acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (NGETEREN MEDIA) di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo Medan, Jumat, (20/11/2020) malam.

Lebih lanjut dijelaskannya, dari jumlah laporan tersebut, penyelenggara Pemilu di Provinsi Sumut juga menduduki posisi pertama yang dijatuhi sanksi. "By data Sumut tertinggi laporan. Sekaligus tertinggi amar putusan. Berbanding lurus. Terbanyak laporannya sampai periode awal November 2020 ini. Sumut rangking 1 laporan dan rangking 1 teradu diberikan sanksi DKPP," jelas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2012-2017 ini.

Selain itu, Prof Muhammad mengungkapkan, angka adaun tersebut akan meningkat dan terus bertambah menjelang dan pasca pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang. ‎"Semakin puncak tahapan, semakin banyak laporan. Itu sudah memati-matikakan politiknya seperti itu. Bawaslu seperti itu juga," ungkapnya.

Masih menurut Muhammad, Mahkamah Konsitutisi (MK) mengalami hal yang sama, yakni banyak menerima laporan atau gugatan dari peserta Pilkada serentak 2020 untuk diajukan dan diadili. "Kalau Pilkada 2020, laporan saja. Sudah mengalahkan tren Pilkada sebelumnya. Kita saja sebelum Pilkada 512 laporan. Tahun 2020, se-Indonesia. Sumut ada di dalamnya," imbuhnya.

Disebutkannya, dengan tingginya laporan diterima DKPP, Muhammad melihat dari dua sisi. "Pertama, bahwa banyak masalah di Sumut ini. Sehingga dilaporkan berulang-ulang KPU dan Bawaslu. Sehingga tahapan pencalonan hingga di Komisi II DPR RI juga dibahas," sebutnya.

Kedua, Muhammad menuturkan, dari sisi positifnya, tingginya laporan di Sumut terhadap penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa orang di Sumut ini tidak tinggal diam kalau ada masalah. "Kita bisa melihat dua sisa dan jangan dihadapkan. Kemudian, jangan kecil hati dari rangking 1 itu. Kita lihat sisi baiknya, karena kepedulian pemilu di Sumut sangat tinggi dari pada daerah lainnya. Tidak diam, kalau ada masalah," tuturnya mengkahiri.

Selain Ketua DKPP RI, hadir pada kesempatan tersebut dua Tim Pemeriksa dari unsur masyarakat Sumut yakni Iskandar Zulkarnain dan Yenni Rambe.