JAKARTA - Beredar narasi yang menyebutkan peresmian nama jalan Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab ditukar dengan lahan di Kalimantan Timur. Salah satunya diunggah akun Twitter, dengan narasi sebagai berikut:

"1 ruas jalan dikawasan bisnis utk plang nama @jokowi sementara 256 ha atau empat kali luas jakarta utk dinasti Uni Emirat Arab di Kaltim. Peragaan bisnis pasca Omnibuslaw melindas buruh."

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah isu tukar lahan antara pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) dengan Indonesia di balik peresmian jalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Seperti dilansir merdeka.com berjudul "KSP Bantah Isu Nama Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Tukar Lahan 256 Ribu Hektare" Menurut Donny, isu tersebut merupakan cerita menyesatkan.

"Jangan membuat cerita yang menyesatkan dan tidak respect kepada penghargaan yang diberikan oleh negara lain," kata Donny, Minggu (25/10).

Donny menanggapi kabar beredar yang menyebutkan nama jalan Jokowi di UEA merupakan hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektare di Kalimantan Timur. Terlebih, Jokowi menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohamed bin Zayed menjadi Dewan Pengarah Ibu Kota baru.

Donny menekankan bahwa peresmian Jalan Jokowi murni bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah UEA kepada Presiden. Dia menyebut seharusnya pemberian nama tersebut diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.

"Tidak benar, tuduhan yang berlebihan. Jadi itu penghargaan negara lain kepada Presiden kita yang perlu kita apresiasi," ucapnya.

"Negara lain saja menghargai Presiden, kita kok merendahkan seolah-olah itu hanya barter tanah yang ada di Kalimantan," sambung Donny.

Dia mengatakan Jalan Jokowi berada di jalan utama sehingga merupakan sebuah hal yang sangat prestisius. Donny mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan berita hoaks.

"Jadi kita harus sambut dengan gembira, dengan rasa syukur, bukan dengan cerita-cerita bohong," ujar Donny.

Sebelumnya, Syekh Mohamed memberikan arahan untuk mengganti nama Jalan Al Ma'arid, salah satu jalan utama ibu kota, dengan nama Presiden Indonesia saat ini. Hal ini untuk menghormati Joko Widodo.

Hal senada juga sudah dibantah oleh pihak KBRI Abu Dhabi dalam melalui Twitter resminya @kbriabudhani. Menyatakan isu yang beredar menyesatkan.***