ASAHAN-Di bawah panasnya terik matahari, Aulia Sayidina atau Dina (19) hanya bisa menangis menceritakan kondisi abang kandungnya, M Raju Maulana, yang saat ini masih berada di Malaysia. Dina merupakan satu dari puluhan orang keluarga TKI yang turut mendatangi kantor Bupati Asahan di Jalan Jenderal Sudirman, Kisaran pada Senin (18/8).
Sejak terjadi pandemi covid-19 dan pemerintah negeri jiran memutuskan memberlakukan lockdown, membuat abangnya kini hidup terlunta-lunta akibat tak lagi bekerja.
"Di sana dia sekarang numpang-numpang, antara makan nggak makan di sana. Mau pulang nggak bisa, karena nggak ada duit, udah tiga bulan nggak kerja," sebut Dina sembari menyeka air matanya, Senin. Dina menyebutkan, awalnya abangnya berangkat ke negeri jiran untuk bekerja sebagai buruh di sebuah perkebunan. Lantaran, pekerjaannya telah usai, Raju kemudian berinisiatif mencari pekerjaan lainnya, yaitu menjadi buruh pabrik kilang plastik di Johor, Malaysia. Namun, lokasi tempat abangnya bekerja tidak bisa beroperasi, karena adanya kebijakan lockdown di Malaysia. Sehingga kini Raju terjebak di negeri jiran tersebut. "Dia pun hubungi kami lewat facebook. Itu pun pinjam hape orang. Awalnya dia berangkat kerja supaya bisa kirimi kami di sini uang. Tapi karena keadaan sekarang, dia udah jual hapenya, jual bajunya untuk bertahan hidup. Sekarang kami yang malah kirimi dia uang, untuk makan dia di sana," ungkapnya. Ia pun berharap, Pemkab Asahan segera memfasilitasi kepulangan abangnya, beserta ratusan warga Asahan lainnya yang kini masih berada di Malaysia. "Ya kami harap pemerintah bisa pulangkan abang kami. Itu aja yang kami tuntut," ucapnya. Sementara itu, massa yang datang ke kantor Bupati Asahan, mendesak agar pemerintah segera membantu kepulangan warganya yang sampai saat ini masih berada di Malaysia, hidup terlunta-lunta tanpa memiliki penghasilan. Padahal Pemkab Asahan sebelumnya pernah meminta tim relawan, agar mendata seluruh warga Asahan yang terjebak lockdown di Malaysia, untuk segera difasilitasi kepulangannya. "Kami meminta pertanggungjawabkan Bupati Asahan, karena pihak Pemkab Asahan ada menghubungi saya untuk mendata warga Asahan yang ada di sana (Malaysia). Saya tanya seberapa banyak? Kata mereka sebanyak-banyaknya. Sehingga terdata ada 1.215 orang TKI yang terdata, tapi faktanya hanya 203 orang yang dipulangkan," kata salah seorang warga, Indra Ringo. Lebih lanjut, Indra menjelaskan, akibatnya ratusan TKI yang merupakan warga Asahan dan telah didata itu, kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Bahkan ada yang terpaksa harus bersembunyi hingga ke hutan, demi menghindari razia dari Polisi Diraja Malaysia. Sebab, mayoritas mereka yang terdata itu, bekerja di negeri jiran tersebut tanpa memiliki dokumen yang lengkap. "Dijanjikan bakal ada tahap selanjutnya. Tapi sampai sekarang tak juga dipulangkan. Sekarang kawan-kawan yang sudah terdaftar ini, ada yang sampai bunuh diri, ada yang kritis, bahkan ada yang bersembunyi di hutan-hutan," jelasnya. Indra pun mendesak Bupati Asahan, Surya untuk segera bertindak dan mengambil kebijakan, sebagai wujud rasa kemanusiaan. Namun, bila Pemkab Asahan tidak sanggup memfasilitasi kepulangan ratusan warganya, massa mendesak pemerintah agar mengeluarkan sepucuk surat yang menyatakan pemerintah tidak mampu memulangkan TKI asal Asahan. "Kalau memang pemkab tidak sanggup. Silakan pemkab keluarkan sepucuk surat bahwa pemkab tidak sanggup. Kami tidak butuh janji. Kami hanya minta keluarga kami dipulangkan. Kita tahu sekarang, di sana memang ada rencana membuka lockdown, tapi hanya mempekerjakan bagi orang-orang yang punya dokumen, sedangkan warga Indonesia di sana, mayoritas tidak punya dokumen yang lengkap," sebutnya. "Mungkin kalau Bupati Asahan tidak sanggup memulangkan TKI Asahan yang ada di Malaysia. Kami akan konsolidasi dengan pengusaha warga Asahan yang ada di Malaysia untuk memulangkan kawan-kawan," tegasnya. Pantauan wartawan, aksi demo berjalan cukup keras dengan beraduh mulut antara pendemo dan Satpol PP Kabupaten Asahan hingga nyaris bentrok. Massa ngotot akan menginap di halaman Kantor Bupati Asahan namun Satpol-PP tidak mengijinkan.*