JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak hanya berdampak pada lumpuhnya sektor perekonomian dan ancaman pada kesehatan manusia. Pandemi yang melanda sejak awal tahun 2020 itu juga menghentikan aktivitas belajar mengajar di berbagai tempat.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, azilul Fawaid di sela-sela acara peluncuran Gerakan Bangkit Belajar (GBB), Gedung Perpusnas, Jakarta, Rabu (12/8/2020) kemarin. "Hampir satu semester tidak terjadi proses pendidikan," ujar Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.
Berhentinya pendidikan selama ini menurut Gus Jazil, bisa menghilangkan kecerdasan masyarakat satu generasi. Politisi PKB itu prihatin ketika anak-anak hanya rumah dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. "Hanya main "games on-line" itu sangat berbahaya. Kecerdasan yang sudah terbangun bisa hilang bila tidak diisi dengan kegiatan yang sifatnya menambah ilmu," ucapnya.
Untuk itu ia mendukung GBB. Gerakan itu bertujuan membantu siswa, guru, dan wali murid dalam proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19. GBB sudah menjalankan programnya selama satu setengah bulan ini. "Apa yang dilakukan itu merupakan langkah konkret. Saya juga mengapresiasi kehadiran Bapak Muhaimin Iskandar yang meluncurkan program GBB," tandasnya.
Ia mengaku bangga dengan Muhaimin Iskandar sebagai tokoh inisiatif lahirnya GBB. "Kami angkat topi pada Gus Ami," ujar Jazilul Fawaid menyebut sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
GBB menurutnya adalah gerakan sebagai solusi konkret di tengah wabah Covid-19. Gus Jazil memuji GBB sebab dalam programnya mendirikan posko belajar di 2.156 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Di posko yang ada akan dilengkapi wi-fi, smartphone, dan relawan pendamping. "Lihat fasilitas yang ada di posko, menjawab masalah PJJ yang selama ini dialami siswa, guru, dan wali murid," puji pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu.
GBB diharapkan menjadi inspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. "Harus diperbanyak GBB dan organisasi yang peduli pada dunia pendidikan baik saat pandemic Covid-19 maupun sesudahnya”, tutur Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini. "Kami mengajak masyarakat peduli pada pendidikan anak anak," tambahnya. Perekonomian yang mandeg, tidak ada pekerjaan dan turun pendapatan orangtua, serta kendala pada masalah alat teknologi informasi beserta quotanya, diakui Jazilul Fawaid sebagai problem PJJ. "Hal demikian membuat sebagain besar tidak bisa menyelenggarakan PJJ. Banyak siswa yang tidak memiliki handphone dan minimnya akses internet," tandasnya lagi. Menurut data yang ada, dari 86 juta peserta didik, yang bisa menyelenggarakan PJJ hanya 30 persen dari jumlah itu. "Bayangkan berapa juta anak yang tidak bisa mengikuti proses pendidikan seperti itu," tukasnya.
Agar PJJ lebih maksimal dan tidak membebani siswa, orangtua atau wali murid, serta guru, dirinya mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk menyusun peta kebutuhan PJJ. "Dari berapa jumlah handphone yang dibutuhkan, berapa quota, jaringan internet, dan kurikulum yang mendukung, harus segera bisa dipetakan,” tegasnya.
Diharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kepedulian pada siswa dan orangtua yang tidak mampu ketika harus menempuh PJJ. "Ayo pak menteri bikin kebijakan dan terobosan baru di masa pandemi Covid-19 ini. Karena Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah," pungkasnya. Untuk diketahui, hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Syaiful Huda Koordinator Nasional GBB, yang juga sekaligus Ketua Komisi X DPR RI.***
GBB diharapkan menjadi inspirasi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. "Harus diperbanyak GBB dan organisasi yang peduli pada dunia pendidikan baik saat pandemic Covid-19 maupun sesudahnya”, tutur Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini. "Kami mengajak masyarakat peduli pada pendidikan anak anak," tambahnya. Perekonomian yang mandeg, tidak ada pekerjaan dan turun pendapatan orangtua, serta kendala pada masalah alat teknologi informasi beserta quotanya, diakui Jazilul Fawaid sebagai problem PJJ. "Hal demikian membuat sebagain besar tidak bisa menyelenggarakan PJJ. Banyak siswa yang tidak memiliki handphone dan minimnya akses internet," tandasnya lagi. Menurut data yang ada, dari 86 juta peserta didik, yang bisa menyelenggarakan PJJ hanya 30 persen dari jumlah itu. "Bayangkan berapa juta anak yang tidak bisa mengikuti proses pendidikan seperti itu," tukasnya.
Agar PJJ lebih maksimal dan tidak membebani siswa, orangtua atau wali murid, serta guru, dirinya mendesak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk menyusun peta kebutuhan PJJ. "Dari berapa jumlah handphone yang dibutuhkan, berapa quota, jaringan internet, dan kurikulum yang mendukung, harus segera bisa dipetakan,” tegasnya.
Diharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kepedulian pada siswa dan orangtua yang tidak mampu ketika harus menempuh PJJ. "Ayo pak menteri bikin kebijakan dan terobosan baru di masa pandemi Covid-19 ini. Karena Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah," pungkasnya. Untuk diketahui, hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Syaiful Huda Koordinator Nasional GBB, yang juga sekaligus Ketua Komisi X DPR RI.***