MEDAN - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota medan melaksanakan dialog dan webinar, dengan tema keteladanan pemimpin dalam membentuk karakter anak, Sabtu (1/8/2019) di Aula Hotel Residence Puri Medan.

Dalam kegiatan tersebut, LPA Kota Medan mengundang bebrapa tokoh sebagai pembicara seperti Prof.Dr Maidin Gultom SH.M.Hum, Dr.Nispul Khori,M.Ag dan juga Ketua LPA Sumut Muniruddin Ritonga MH.

LPA kota medan juga menghadirkan sekitar 25 audiens dan 40 an peserta webinar.

Sebagai pembicara pertama, Prof Dr Maidin Gultom menjelaskan, karakter anak sangat ditentukan oleh orangtua. Oleh karena itu, orangtua berperan sangat besar dalam menanamkan nilai nilai karakter kepada anaknya di dalam keluarga melalui keteladanan dan kasih sayang.

"Karena itu, dirasa perlu setiap generasi muda yang akan masuk fase menjalani kehidupan berumah tangga benar benar mempersiapkan diri, baik mental dan ekonomi agar anak anak dapat dibesarkan dengan pola pendidikan dan lingkungan yang baik," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Dr Nipul Khoiri. Sebagai pemateri kedua, Nipu menjelaskan, salah satu instrumen pembentukan karakter anak adalah lingkungan yang juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan situasi lingkungan bermasyarakat yang ramah anak melalui kebijakannya.
"Lalu, sikap teladan pemimpin juga bisa mempengaruhi karakter anak Indonesia. Perilaku korupsi dan melanggar hukum yang dicontohkan para pemimpin dapat merusak mindset anak dan bahkan ditiru oleh generasi yang akan datang. Maka dari itu, perlu memilih pemimpin yang taat hukum dan anti korupsi agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat khususnya anak-anak," tegasnya.

Sementara, pemateri ketiga Muniruddin Ritonga MH sangat menyayangkan sampai hari ini Pemprovsu dan Pemko Medan sangat tidak peduli dengan LPA Sumut dan LPA Medan. Padahal mestinya LPA selaku stakeholder harus dirangkul untuk membangun kebijakan yang ramah anak dan pro terhadap pemenuhan hak hak dasar anak sebagaimana diatur UU 35/2014.

"Maka dalam webinar ini, LPA Medan mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pendidik yang dalam fase krisis pandemik covid 19 ini sudah berbulan bulan tidak belajar alias bersekolah, namun hanya belajar daring saja. Padahal kebijakan belajar daring sangat tidak berkeadilan, karena tidak semua orang memiliki gadget dan kemampuan belanja kuota internet, belum lagi distribusi sinyal juga belum merata di semua tempat di Sumut," bebernya.

LPA Sumut, kata dia, mengusulkan agar pemprovsu secara perlahan mulai mengadaptasi era new normal agar jangan kondisi PJJ (pembelajaran Jarak Jauh) alias belajar daring semakin lama dan dikhawatirkan dapat saja kehilangan generasi bangsa (lose generation).

"Salah satu langkahnya adalah mulai membuka sekolah di daerah zona hijau, namun tetap juga mematuhi standar protokol kesehatan," harapnya.

Sebelumnya, Ketua LPA Kota Medan Alihot Sinaga Msos juga menyampaikan, sistem daring tidak bisa diterima oleh setiap orang, karena tidak semua lapisan masyarakat mempunyai ekonomi yang sama.

Alihot berharap, diskusi ini bisa bersinergi degan pemerintah dalam membangun anak Indonesia yang berkarakter Pancasilais dalam menyongsong bonus demografi dan anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara kesaruan Republik Indonesia, sehingga mencapai tujuan seperti tema acara.

“Harapan kita Pengurus Pokja LPA di 21 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Medan sampai bulan November 2020 agar terbentuk, sehingga di Februari 2021 semua pengurus kecamatan bisa mengikuti Musrenbang untuk ikut membahas bagaimana masalah-masalah anak ini bisa tersampaikan dan mendapat perhatian dari pemimpin di Medan. Kita juga berharap Medan punya pemimpin yang menjadi tauladan bagi anak,” ucapnya.