JAKARTA - Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri tidak memakai masker saat rapat beredar luas di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Sekretariat Presiden (Setpres) Heru Budi Hartono menjelaskan, dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/8/2020) kemarin, mulanya Jokowi dan seluruh menteri yang hadir menggunakan masker sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Namun, saat rapat berlangsung, Jokowi dan beberapa menteri menanggalkan maskernya. Alasannya, karena saat bicara suara tidak terdengar jelas jika menggunakan masker.

''Kadang kalau pakai masker suara tidak jelas,'' kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

''(Jadi) buka tutup masker,'' kata Heru.

Meski Jokowi dan sejumlah menteri melepas masker, namun Heru menilai rapat tersebut relatif aman dari potensi penularan Covid-19, karena di tengah meja dipasangi pembatas.

''Sudah ada kaca akrilik,'' kata dia.

Selain itu, jarak tempat duduk juga sudah diatur sehingga tidak terlalu rapat.

Heru juga sebelumnya memastikan semua orang yang bertemu Presiden, termasuk para menteri, harus menjalani swab test dan rapid tes.

Swab dilakukan sehari sebelumnya, sementara rapid test dilakukan saat tiba di Istana.

''Walaupun sudah dilakukan swab, di hari H-nya akan dilakukan rapid test,'' ujar Heru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020) yang membahas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Foto-foto rapat tersebut diambil oleh pihak Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Di media sosial, foto itu salah satunya dibagikan oleh akun twitter resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam foto terlihat Presiden yang duduk di tengah memimpin rapat tanpa menggunakan masker. Sementara sejumlah menteri tampak ada yang memakai masker dan ada yang tidak.

Menteri yang tak mengenakan masker antara lain Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.***