JAKARTA - Pemerintah telah menghentikan penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja. Penghentian ini didasari hasil evaluasi bahwa capaian paket pelatihan tersebut tidak dapat diukur. Namun, pembelian materi pelatihan secara eceran masih dibolehkan. Penghentian penjualan paket pelatihan Kartu Prakerja disampaikan melalui surat edaran nomor S-148/Dir-Eks/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Surat yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari ditujukan kepada mitra penyedia paket pelatihan tersebut.

Mitra paket pelatihan Kartu Prakerja adalah Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, dan Tokopedia.

Terkait dengan penghentian progaram tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menganggap keputusan pemerintah itu sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini.

Saleh berharap, penghentian itu dapat menjadi bahan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja tersebut.

"Kartu Prakerja ini adalah salah satu program unggulan Presiden Jokowi. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekpektasi presiden. Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," ujar Saleh, Kamis (2/7/2020).

Alasan pemberhentian paket pelatihan program Kartu Prakerja yang disebutkan di dalam surat yang beredar tersebut dinilai hanya sebagian dari komplain masyarakat.

Masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan. Namun demikian, alasan-alasan tersebut dianggap cukup mewakili alasan-alasan lainnya. Yang penting, kata Saleh, untuk sementara program ini dihentikan terlebih dahulu.

Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN DPR RI ini juga berharap, dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Setidaknya, lanjut dia, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja.

Dengan pelibatan tersebut, diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi pelatihan itu kepada tujuannya awalnya.

"Kalau pemerintah masih berniat tetap melanjutkan program Kartu Prakerja ini, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif. Jika perlu, evaluasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut. "Anggaran pelaksanaan program ini kan besar. Ada 20 triliun. Sudah seharusnya program ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," pungkasnya.

Sekadar diketahui, manajemen pelaksana memutuskan untuk menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan oleh mitra platform digital agar pelaksanaan program Kartu Prakerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.***