BANDAR KLIPPA– Kantor Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa siang heboh. Sejumlah emak-emak mendatangi Kepala Desa, Suripno, SH, mempertanyakan tentang mekanisme pembagian bantuan sosial yang dinilai pilih kasih.

Salah satunya, Asnah Batubara, 56 tahun, warga Dusun VIII, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Ia memaparkan selama tinggal di Dusun VIII tidak pernah sekalipun  menerima bantuan dari pemerintah. Padahal ia seorang janda dan dan ekonominya terpukul akibat Covid-19. Pengakuan Asnah, dia tidak pernah mencicipi bantuan apapun, misalnya PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan Dana Desa, bahkan bantuan sembako karena terdampak Covid-19.

"Saya warga Dusun VIII, Desa Bandar Klippa. Sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Saya bersama ibu-ibu yang lainnya di sini dengan keluhan yang sama, yaitu tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terutama bantuan karena terdampak Covid-19," kata Asnah sambil menangis.

Habibie, seorang ibu-ibu lainnya yang datang ke kantor Kepala Desa Bandar Klippa juga mempertanyakan hal serupa. Ia menduga,  bantuan bantuan selama ini hanya diberikan kepada kerabat yang dekat dengan Kepala Dusun baik Kadus yang lama maupun yang baru. “Masak satu rumah suami dan istri bisa sama sama dapat, sementara kami bertahun tahun tinggal tak pernah sekalipun diberikan bantuan sosial,” ujar Bibie yang sendirian sejak suaminya meninggal dan hanya berjualan pulsa di depan rumahnya.

Mereka menduga kepala dusun tidak medata dengan benar. Pemerintah setempat tidak pernah mendatangi rumah mereka.

Kepada Kepala Desa Suripno,  kaum ibu ini berharap didata agar bisa mendapatkan bantuan dan pembagian bansos harus transparan serta adil.

"Kepala dusun kami tidak memasukkan kami sebagai penerima bantuan terdampak Covid-19. Padahal, kami juga terkena dampak virus corona ini," ungkap Asnah.

Habibie mengatakan ia heran mengapa bangunan rumah dijadikan ukuran untuk peserta penerima bansos, padahal saat ini banyak orang yang kesulitan ekonomi akiat Covid-19. “Yang lain juga rumahnya dari batu, mana ada rumah tepas zamansekarang, dan itu bukan ukuran untuk tidak menerima bansos, makan sehari hari aja susah” gerutunya.

Ia membandingkan di Kota Medan.

Menurutnya, warga yang rumahnya permanen pun mendapat bansos dari pemerintah. Bahkan penerima bansos namanya tercantum dalam poster yang dipajangkan di tempat umum. “Tapi di Dusun kami aneh, asal ditanya kapan, jawabnya belum turun belum turun bantuan, tau tau sudah berlangsung dan dengar kabar si anu si anu dapat sekian,” tambahnya.

Ada juga warga lain mengaku dikumpulkan KTP, tetapi tidak mendapat bantuan sosial seperti yang diinfokan sebelumnya.

Kepala Dusun VIII Eka yang ada kkantor desa mengaku akan mendata dan mencoba mengusulkan nama mereka.

Ia menyebutkan,di dusunnya hanya 10 keluarga yang mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 600 ribu per bulan.

"Sementara warga di Dusun VIII ada ribuan keluarga. Saya mohon maaf kepada warga yang belum mendapatkan bantuan karena terdampak Covid-19. Karena kuota yang tersedia tidak sesuai dengan warga yang ada," terangnya.

Kepala Desa Bandar Kilppa, Suripno SH mengaku, kuota penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 di desanya hanya 172 keluarga (KK). Sedangan total warganya mencapai 12 ribu KK.

Sebelumnya diberitakan, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari lima daerah di Sumut yang menjadi atensi Polda Sumut karena dugaan penyalahgunaan dana bansos.

“Kelima daerah yang menyalahgunakan dana tersebut yakni Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir dan Deli Serdang," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rony Samtana dilansir Antara, Senin (1/6).

Ia mengatakan, penyidik Polda Sumut masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan juga telah meminta keterangan sejumlah saksi-saksi.

Dia menegaskan, dalam pengusutan kasus penyimpangan dana bansos COVID-19, pihaknya benar-benar komitmen, karena menyangkut kepentingan orang banyak.