JAKARTA - Di tengah Pandemi Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) manyampaikan PASE dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI. Dokumen yang turut diperlihatkan pekan lalu itu menyebut tahapan PASE adalah, mengendalikan Covid-19, meningkatkan ketahanan pangan, PASE, Implementasi 'The Next Normal', dan Transformasi.

Tahapan Transformasi ini, sebatas yang terbaca dari tangkapan layar video RDP, berupa Restrukturisasi Tatanan yang meliputi:

1) Perubahan Strukturisasi Pemerintahan

3) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan (e-Learning)

2) Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial untuk Mendukung Segmen yang Rentan.

Terkait dengan e-Learning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan, akselerasi penggunaan e-Learning memang meningkat di masa Pandemi.

"Virus ini telah memaksa kita untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Apa yang tadinya tidak bisa, menjadi harus bisa," kata Hetifah dalam pernyataan tertulis, Minggu (17/5/2020).

E-Learning yang sudah dimulai beberapa tahun belakangan ini, kata Hetifah, masih banyak menyisakan soal diantaranya;. Keberatan siswa akan biaya kuota dan tidak memiliki akses wifi, serta perangkat yang memadai; Juga kurangnya pemahaman dan kesiapan pengajar dalam metode pembelajaran jarak jauh; serta, Kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar.

Beberapa solusi telah ditawarkan oleh pemerintah, kata Hetifah, antara lain dengan pelonggaran regulasi dana BOS, pemberian kuota gratis, serta kerjasama dengan TVRI maupun RRI. "Rencananya, Kemendikbud akan menyiapkan skenario PJJ hingga akhir tahun, jika memang pandemi ini belum berakhir untuk mempersiapkan skenario terburuk,".

Dengan adanya Covid-19, kata Hetifah, banyak sekali sudut pandang, inspirasi baru, tren-tren baru yang bermunculan. Sharing session antara guru dan komunitas, dan kesadaran pendidikan keorangtuaan (parenting) meningkat.

"Saat ini, Kemendikbud sedang merancang peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 dan berdiskusi, dan menerima masukan dari kami. Saya harap masukan-masukan baru yang didapat selama Covid ini dapat menjadi pertimbangan dalam pertimbangan perancangan peta jalan tersebut," ungkap Hetifah.

Untuk jangka pendek, kata Hetifah, bangsa Indonesia harus pulih dulu, baik psikologis masyakarat maupun perekonomiannya. "Jika ini semua telah selesai, fokus kita setahun ke depan mungkin untuk mengembalikan lagi semangat belajar para stakeholder pendidikan, dengan kombinasi luring maupun daring,".

"Tidak usah terlalu menerapkan target yang muluk-muluk dahulu," kata dia.

Pandemi Covid-19, kata Hetifah, harusnya menyadarkan semua pihak soal pentingnya sarana prasarana pendidikan, terutama telekomunikasi. "Saya rasa ini paling urgent yang harus dibangun, karena berdasarkan 8 standar pendidikan, sarpras memiliki nilai paling mengkhawatirkan,".

"Komisi X juga telah mengajukan RUU Fasilitasi Sarpras menjadi prolegnas prioritas 2019-2024. Saya kira sebelum kita melompat dengan visi yang macam-macam, yang mendasar dahulu harus diperbaiki dan dijembatani kesenjangannya," kata dia.***