SERDANGBEDAGAI-Hari sudah mendekati dan tinggal menghitung menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijjriah, namun membuat lebaran kali ini sangat berbeda seperti tahun -tahun sebelumnya.

Ditambah lagi akibat Pandemi Coronavirus (Covid-19), sehingga dampak ekonomi juga dirasakan banyak warga masyarakat yang membuat kehidupan mereka makin susah.

Di sisi lain, sejumlah bantuan yang disalurkan pemerintah juga belum menyelesaikan persoalan. Bahkan, masih terdapat tumpang tindih data penyaluran Bantuan Sosial (bansos) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Ketua Sayap Muda Serdang Bedagai, Yudi Ardiansyah di Seirampah kepada Gosumut Rabu(13/5/2020) sore.

Menurut Yudi, Pemerintah telah membuat Jaring pengaman sosial yang terdiri dari Bansos berupa Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos Dana Desa. Juga termasuk diskon tarif listrik hingga program Kartu Prakerja.

"Dua Minggu yang lalu Sayap Muda Sergai sudah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Dewan, untuk mempertanyakan data warga penerima manfaat yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,"kata Yudi.

Ia menuturkan, Sesuai dengan hasil Refocusing dan Realokasi Anggaran OPD Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp.15.170.223.598 tapi sampai saat ini kami belum ada Informasi dari Pimpinan Dewan sesuai dengan janji mereka yang disampaikan pada saat (RDP) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020.

Untuk itu, kami merasa kecewa dengan sikap DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang lamban sampai bermingu-minggu dalam mengambil suatu kebijakan terhadap pendataan warga miskin yang selalu memberi alasan bahwa Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Kabupaten Serdang Bedagai belum memberikan datanya kepada mereka,"tegas Ketua SMS Yudi.